JAKARTA — KPK menahan Bagus Wahyudiono, staf Anwar Sadad, pada Senin, 16 November 2026, dalam kasus suap dana hibah pokmas Jawa Timur. Dana yang semestinya dipakai kelompok masyarakat disebut hanya tersisa sekitar 55 sampai 70 persen dari anggaran awal.
Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein menyatakan Bagus menjadi tersangka penerima dari klaster kedua. Penahanan ini membawa perkara yang mencakup 21 tersangka itu ke tahap penyidikan berikutnya; sejauh ini, tujuh tersangka telah ditahan.
Peran Bagus dalam dana hibah Jatim
Menurut Taufik, staf Sekretariat DPRD Jawa Timur lebih dulu merekap alokasi hibah untuk setiap anggota DPRD dan menghimpun usulan. Anwar Sadad diduga mendapat jatah dana hibah dengan total Rp 291,5 miliar.
Alokasi itu tercatat selama 2019-2022. Pada 2019 nilainya Rp 48,9 miliar, lalu Rp 37,6 miliar pada 2020. Jumlahnya mencapai Rp 121,3 miliar pada 2021 dan Rp 83,7 miliar pada 2022.
Taufik mengatakan Sadad diduga meminta komitmen fee sebesar 15 hingga 20 persen dari korlap atau anggota DPRD yang mengajukan pergeseran alokasi antaranggota. Korlap adalah koordinator lapangan. Mereka yang bersedia membayar kemudian membentuk kelompok masyarakat atau memakai lembaga tertentu untuk mengajukan proposal hibah.
Bagus, kata Taufik, mengoordinasikan usulan pekerjaan, menjadi penghubung para korlap, memeriksa kelengkapan proposal, serta mengelola dan merekap fee maupun pengeluaran Sadad. Ia juga disebut mengoordinasikan penyerahan komitmen fee.
“Selanjutnya, BGS selaku staf AS diberi tugas untuk mengkoordinir usulan pekerjaan dana hibah, menjadi penghubung sekaligus koordinator para Korlap, melakukan verifikasi atau kelengkapan usulan, menyampaikan dan mengkoordinir komitmen fee dari Korlap, mengelola fee dari para Korlap, dan merekapitulasi setiap fee atau pengeluaran AS,” terang Taufik.
Dana untuk program warga menyusut
Korlap yang menerima jatah hibah dari Sadad disebut menyerahkan fee sebesar 20 hingga 25 persen melalui beberapa cara: secara tunai kepada Sadad, tunai atau transfer melalui Bagus, atau dengan membayar keperluan pribadi Sadad.
Dari penyerahan fee pada periode 2019-2022, KPK menyebut Sadad menerima total Rp 41,7 miliar. Sebesar Rp 40,5 miliar disebut untuk Sadad, sedangkan Bagus mendapat sekitar Rp 1,26 miliar.










































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah