Dampaknya terasa pada nilai hibah yang benar-benar sampai ke program masyarakat. Taufik mengatakan korlap kembali memotong 20 hingga 30 persen dari dana yang telah dicairkan untuk setiap kelompok. Akibat rangkaian potongan itu, kelompok masyarakat diperkirakan hanya bisa menggunakan sekitar 55 sampai 70 persen dari anggaran awal.
Jatah program menyusut. Angka itu menunjukkan selisih antara anggaran awal dan dana yang tersisa untuk kebutuhan kelompok penerima, setelah pemotongan yang dipaparkan KPK. KPK juga menyita dua rumah milik Bagus, masing-masing di Kabupaten Sidotopo Surabaya dan Kabupaten Mojokerto.
KPK siapkan penahanan tersangka lain
KPK telah menetapkan 21 tersangka dalam dugaan korupsi dana hibah APBD Provinsi Jawa Timur untuk tahun 2019-2022. Empat tersangka merupakan pihak penerima yang berstatus penyelenggara negara. Sebanyak 17 lainnya diduga sebagai pemberi, terdiri atas 15 pihak swasta dan dua penyelenggara negara.
Penyidikan terhadap mantan Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Kusnadi dihentikan setelah ia meninggal dunia. Perkara hibah ini merupakan pengembangan dari kasus yang sebelumnya menjerat mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak.
Bagus dan Sadad disangkakan dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b, atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Taufik mengatakan penyidik akan melanjutkan upaya paksa terhadap tersangka yang tersisa dan membawa perkara ke tahap penuntutan.
“Ya kita berharap atau kita mendoakan sama-sama tim penyidik untuk segera menyelesaikan dan melakukan proses-proses penyidikan berikutnya ya, upaya-upaya paksa berikutnya, penahanan dan penyerahan ke tahap penuntutan,” jelas Taufik.










































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah