JAKARTA — Tim Ad Hoc MPR yang dipimpin Bambang Pacul akan menyiapkan proses pemilihan dan pelantikan wakil presiden pada 9 Desember 2026. Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan susunan tim itu dalam rapat gabungan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11).
Tim beranggotakan 36 orang dari fraksi-fraksi MPR dan kelompok DPD tersebut akan bekerja bersama tim verifikasi. Pembentukan dua tim ini menandai persiapan MPR untuk mengisi jabatan wapres yang kosong setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri pada Kamis (12/11).
Tim Ad Hoc MPR beranggotakan 36 orang
Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan rapat gabungan menetapkan Bambang Wuryanto, yang dikenal sebagai Bambang Pacul, sebagai ketua Tim Ad Hoc. Tim itu juga memiliki dua wakil ketua dan anggota dari fraksi serta kelompok DPD.
“Rapat gabungan juga memutuskan bahwa tim ad hoc, panitia ad hoc akan diketuai oleh Mas Bambang Wuryanto dengan diisi oleh 2 orang wakil ketua, dengan keanggotaan 36 orang yang sudah kita tetapkan dari fraksi dan kelompok DPD,” kata Muzani dalam konferensi pers setelah rapat.
Tim tersebut bertugas mempersiapkan berbagai kebutuhan untuk pemilihan dan pelantikan wapres. Susunan anggota yang berasal dari unsur MPR menjadi bagian dari persiapan kerja lembaga itu menjelang sidang paripurna.
Habiburokhman pimpin tim verifikasi
MPR juga menetapkan tim verifikasi untuk mendukung proses pengisian jabatan wapres. Lestari Moerdijat ditunjuk sebagai koordinator, sedangkan Habiburokhman menjadi ketua tim. Sekretaris tim berasal dari PDI Perjuangan.
“Dan tim verifikasi, koordinatornya Ibu Lestari Moerdijat dengan ketua tim Saudara Habiburokhman dan sekretaris dari PDI Perjuangan,” ujar Muzani.
Bagi proses ketatanegaraan, kerja kedua tim ini akan menentukan kesiapan tahapan pemilihan dan pelantikan. MPR perlu mengatur kebutuhan teknis sekaligus verifikasi dalam proses yang berujung pada pengisian jabatan wapres, sehingga persiapan tidak hanya bertumpu pada agenda sidang.
Pemilihan wapres jadi praktik baru
MPR menjadwalkan Sidang Paripurna pemilihan dan pelantikan wapres pada 9 Desember 2026. Muzani menyebut pemilihan oleh MPR sebagai praktik ketatanegaraan baru sejak era reformasi, karena lembaga itu belum pernah memilih dan melantik wapres untuk mengisi jabatan kosong dalam periode tersebut.
“Memang ini adalah praktik penyelenggaraan ketatanegaraan baru, belum pernah terjadi sejak reformasi presiden atau wakil presiden dipilih oleh Majelis, baru kali ini dipilih oleh Majelis sehingga perlu ada penyesuaian dan persiapan yang lebih matang,” jelas Muzani.
Dengan jadwal sidang paripurna itu, Tim Ad Hoc dan tim verifikasi kini menyiapkan tahapan yang menjadi kewenangan MPR. Agenda berikutnya adalah memastikan kebutuhan pemilihan dan pelantikan siap sebelum sidang pada 9 Desember.










































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah