JAKARTA — MPR menetapkan 25 November 2026 sebagai batas Presiden Prabowo Subianto menyerahkan dua nama calon wakil presiden untuk mengisi jabatan yang kosong. Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan tenggat itu setelah rapat gabungan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 16 November 2026.
Batas tersebut memberi waktu bagi MPR untuk menyiapkan sidang pemilihan dan pelantikan wakil presiden pada 9 Desember 2026. Presiden harus mengajukan dua calon, sehingga satu nama saja tidak memenuhi ketentuan yang disebut Muzani.
Dua cawapres wajib masuk sebelum 25 November
Muzani mengatakan rapat gabungan menyepakati tanggal terakhir penyerahan nama. Ia menegaskan jumlah calon yang diajukan harus dua, sesuai Undang-Undang Dasar 1945.
“Tadi sudah kita sepakati tenggat waktu terakhir tanggal 25 hari Rabu bulan November 2026,” kata Muzani di Kompleks Parlemen. Ia menambahkan, “Namanya harus dua, sesuai dengan Undang-Undang Dasar.”
Kesepakatan itu menyangkut dua hal yang saling terkait: waktu pengajuan dan jumlah calon. MPR sebelumnya mengubah jadwal sidang paripurna untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden. Pelantikan yang semula dijadwalkan pada 2 Desember 2026 dipindah ke 9 Desember 2026.
Jadwal baru memberi MPR waktu verifikasi
Ketua Fraksi Gerindra MPR Habiburokhman menyebut 19 November sebagai waktu yang diharapkan bagi Presiden untuk menyerahkan dua nama. Menurut dia, MPR akan melakukan verifikasi setelah menerima usulan, dengan masa pemeriksaan 14 hari.
Perbedaan tanggal itu merujuk pada konteks yang berbeda. Muzani menyebut 25 November sebagai tenggat terakhir yang disepakati MPR, sedangkan Habiburokhman menyampaikan 19 November sebagai waktu yang diharapkan agar pemeriksaan dapat disiapkan lebih awal.
Habiburokhman mengatakan tim verifikasi perlu memeriksa dokumen calon, termasuk ijazah. Ia menyebut kementerian terkait akan dilibatkan untuk mendalami keabsahan dokumen pendidikan. Pemeriksaan juga mencakup kesehatan dan dokumen pengadilan, menurut keterangannya.
Bagi proses pengisian jabatan, jarak antara penyerahan nama dan sidang menentukan ruang kerja MPR untuk memeriksa persyaratan calon sebelum pemilihan. Jika nama baru diserahkan mendekati batas akhir, waktu persiapan verifikasi menjadi lebih sempit dibanding target 19 November yang disampaikan Habiburokhman.
Surat Presiden dibahas dalam rapat gabungan
Muzani sebelumnya menyatakan MPR telah menerima surat dari Presiden Prabowo pada Senin dan akan membahasnya dalam rapat gabungan. Ia belum memastikan isi surat maupun nama calon yang diajukan sebelum pembahasan berlangsung.
Ketua MPR kemudian menyampaikan hasil kesepakatan jadwal dan ketentuan dua calon. Dengan batas akhir pada 25 November, langkah berikutnya adalah penyerahan nama oleh Presiden dan pemeriksaan persyaratan sebelum sidang paripurna 9 Desember 2026.








































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah