JAKARTA — Syarat cawapres yang diajukan Presiden Prabowo Subianto mencakup sekitar 22 persyaratan, kata Ketua MPR Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026). Prabowo harus menyerahkan dua nama beserta dokumen pendukung kepada MPR paling lambat 25 November 2026.
Dokumen itu akan diperiksa tim verifikasi sebelum MPR menggelar rapat paripurna pemilihan dan pelantikan wakil presiden pada 9 Desember 2026. Jadwal tersebut mundur satu pekan dari rencana awal, sehingga tenggat pengajuan nama menjadi langkah penting dalam persiapan sidang.
Syarat cawapres mencakup ijazah dan kesehatan
Muzani menyebut dokumen yang harus disertakan antara lain ijazah dan hasil pemeriksaan kesehatan. Tim verifikasi akan meneliti kelengkapan berkas yang diserahkan bersama dua nama calon.
“Jumlah syaratnya kalau enggak salah ada 22 syarat yang harus dipenuhi,” kata Muzani. Ia mengatakan tim verifikasi akan menjelaskan secara terperinci persyaratan, termasuk soal ijazah dan pemeriksaan kesehatan.
MPR membentuk tim verifikasi yang dikoordinasikan Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat. Habiburokhman menjadi ketua tim, sementara sekretarisnya berasal dari PDI Perjuangan (PDIP).
MPR tetapkan tenggat 25 November
Prabowo harus menyerahkan dua nama calon paling lambat 25 November 2026. Tenggat itu memberi waktu bagi tim untuk memeriksa dokumen sebelum sidang pemilihan dan pelantikan yang dijadwalkan pada 9 Desember.
Bagi masyarakat, jadwal ini menentukan kapan proses pengisian jabatan wakil presiden berlanjut ke tahap pemilihan dan pelantikan. Namun, cara MPR memilih calon belum diputuskan. Panitia ad hoc masih menyiapkan pembahasan teknis, termasuk kemungkinan pemungutan suara.
Panitia ad hoc itu diketuai Bambang Wuryanto dan beranggotakan 36 orang dari perwakilan fraksi serta kelompok DPD. Dua wakil ketua juga mendampingi panitia tersebut.
Jadwal sidang bergeser sepekan
MPR menyepakati rapat paripurna berlangsung pada 9 Desember 2026, mundur dari rencana awal 2 Desember 2026. Perubahan itu dilakukan setelah MPR menerima surat Prabowo yang meminta penundaan.
Presiden memerlukan waktu untuk berkomunikasi dengan partai pengusung, partai koalisi, serta sejumlah tokoh sebelum mengajukan dua nama. Pertimbangan dari komunikasi itu akan mendahului pengajuan calon kepada MPR.
Muzani mengatakan panitia ad hoc akan menyiapkan mekanisme rapat paripurna. “Apakah voting atau apa, nanti akan dipersiapkan oleh panitia ad hoc,” ujarnya. Tenggat pengajuan dua nama tetap 25 November 2026.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah