Pengganti Wapres: MPR Pilih pada 2 Desember

JAKARTA — MPR menjadwalkan pemilihan pengganti Gibran Rakabuming Raka pada 2 Desember 2026, setelah rapat gabungan pimpinan dan fraksi pada Jumat, 13 November. Sidang paripurna di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, akan menetapkan wakil presiden baru.

Jadwal itu mempercepat proses pengisian jabatan yang, menurut Ketua MPR Ahmad Muzani, dapat berlangsung paling lama 60 hari sejak kekosongan terjadi. MPR juga mulai menyiapkan pemeriksaan calon dan aturan penetapan sebelum sidang.

MPR pilih pengganti Wapres pada 2 Desember

Rapat gabungan yang menetapkan jadwal tersebut berlangsung tertutup. Sembilan pimpinan MPR serta perwakilan fraksi dari unsur DPR dan DPD hadir dalam rapat.

Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan paripurna akan membahas pengisian jabatan wakil presiden yang kosong. “Pelaksanaan rapat paripurna MPR dengan agenda mengisi kekosongan wakil presiden akan dilaksanakan pada Rabu 2 Desember 2026,” kata Muzani.

Agenda itu mencakup pemilihan dan penetapan wakil presiden baru. Keterangan MPR yang disampaikan melalui Muzani juga menyebut surat berisi permintaan dua nama calon akan dikirim kepada Presiden pada hari rapat gabungan.

Bagi proses politik di parlemen, tanggal tersebut menjadi patokan bagi tahapan pencalonan, pemeriksaan dokumen, hingga pemungutan suara. Calon yang diajukan Presiden harus memenuhi persyaratan sebelum dapat mengikuti pemilihan di paripurna.

Dua tim disiapkan untuk memeriksa calon

MPR membentuk tim verifikasi yang anggotanya berjumlah 5 persen dari seluruh anggota MPR. Tim ini akan memeriksa dokumen serta persyaratan calon yang namanya diajukan Presiden.

MPR juga membentuk tim ad hoc beranggotakan 36 orang. Tugasnya menyiapkan ketetapan MPR mengenai pengangkatan wakil presiden yang terpilih.

Rangkaian kerja itu berdampak langsung pada kelengkapan proses penggantian: dua calon yang diusulkan tidak otomatis masuk pemilihan sebelum dokumennya diperiksa. Hasil pemeriksaan menjadi dasar bagi MPR untuk menetapkan calon yang memenuhi syarat mengikuti sidang.

Ketua MPR menyebut lembaganya memiliki waktu 60 hari sejak menerima surat pengunduran diri Gibran, dengan batas yang ia hitung jatuh pada 10 Januari 2027. Namun, pimpinan MPR, DPR, dan DPD telah berkonsultasi dengan Presiden dan memilih mempercepat proses.