“Makin cepat makin baik,” kata Muzani, menjelaskan arah pembicaraan antara pimpinan lembaga dan Presiden.
Tahapan mengacu aturan MPR
Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR Taufik Basari menyusun alur pengisian jabatan dengan merujuk Pasal 8 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 46-49 UU Nomor 17 Tahun 2014, serta Pasal 134-142 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR.
Aturan itu memberi MPR batas paling lama 60 hari sejak kekosongan jabatan untuk menggelar sidang pemilihan. Setelah rapat gabungan menentukan jadwal, pimpinan MPR menyampaikan hasil keputusan kepada Presiden beserta jadwal paripurna dan persyaratan calon.
Presiden mengusulkan dua calon paling lambat 14 hari sebelum sidang. Tim verifikasi kemudian memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen, dengan batas pemeriksaan paling lama 7 hari sejak seluruh persyaratan diserahkan.
Dalam paripurna, anggota MPR memilih satu dari dua nama yang diajukan Presiden. Calon dengan suara terbanyak ditetapkan sebagai wakil presiden terpilih melalui ketetapan MPR, lalu dilantik dalam sidang paripurna.
Jika kedua calon mendapat suara sama, aturan menetapkan pemilihan diulang satu kali. Bila hasilnya tetap imbang, Presiden memilih salah satu dari dua calon tersebut. Muzani menegaskan target percepatan proses itu: “Makin cepat makin baik.”
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau dengan No. HP