JAKARTA — Komisi III DPR menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang. Kesepakatan itu diambil dalam rapat pengambilan keputusan Tingkat I di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Artinya, tahapan terakhir sebelum RUU ini resmi jadi UU tinggal menunggu jadwal paripurna terdekat. Bagi publik, ini menjadi babak penting upaya negara merampas harta hasil korupsi dan kejahatan lain, bukan sekadar menghukum pelakunya.
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Ia membacakan pertanyaan persetujuan kepada peserta rapat sebelum keputusan diambil.
“Apakah RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat dilanjutkan kepada pembicaraan tingkah Ii yaitu pengambilan keputusan atas RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang akan dijadwalkan pada rapat paripurna DPR yang terdekat setuju?” kata Dasco saat memimpin rapat.
Peserta rapat menjawab setuju, disusul tepuk tangan di ruangan.
397 DIM tuntas dibahas
Ketua Komisi III DPR yang juga Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, melaporkan bahwa panitia kerja telah membahas ratusan daftar inventarisir masalah (DIM) dalam RUU tersebut. DIM adalah daftar masukan dan catatan perubahan pasal dari berbagai pihak.
“DIM yang jumlahnya 397, yang terdiri dari DIM tetap berjumlah 160, DIM redaksional berjumlah 135, DIM substansi berjumlah 40, DIM dihapus berjumlah 44, dan DIM substansi baru berjumlah 18,” kata Habiburokhman dalam rapat.
Rincian itu menunjukkan mayoritas DIM berstatus tetap, yakni 160 dari 397. Sementara yang dihapus ada 44 dan yang masuk kategori substansi baru 18. Pembahasan sebanyak itu menandakan RUU ini melewati perdebatan pasal yang cukup panjang di tingkat panja.
Kenapa RUU ini penting
Perampasan aset menjadi salah satu perkara yang lama dinanti dalam pemberantasan korupsi. Selama ini, penindakan sering berhenti pada vonis terhadap pelaku, sementara harta yang diduga hasil kejahatan butuh dasar hukum lebih kuat untuk dirampas negara.










































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah