Rabu, 18 November 2026 WIB
NASIONAL

64 Pekerja Krakatau Steel Diangkat Usai 8 Tahun Tanpa Kontrak

64 Pekerja Krakatau Steel Diangkat Usai 8 Tahun Tanpa Kontrak
64 Pekerja Krakatau Steel Diangkat Usai 8 Tahun Tanpa Kontrak

JAKARTA — Sebanyak 64 pekerja PT KPdP, anak perusahaan PT Krakatau Steel di Cilegon, Banten, akhirnya punya kejelasan status setelah bertahun-tahun bekerja tanpa kontrak. Kesepakatan itu lahir dari pertemuan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dengan perwakilan serikat pekerja di Gedung DPR, Jakarta, Rabu.

Pekerja tersebut kini kembali bekerja dengan status perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), menerima upah sesuai upah minimum regional (UMR), dan mendapat kepesertaan BPJS sejak 13 November 2026.

Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini mengatakan pertemuan itu melibatkan Dasco, Komisi VI, serta perwakilan Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) dan para pekerja.

“Mereka memang punya masalah karena mereka sudah kerja sebagian besar itu sudah delapan tahun tetapi tidak, tidak pakai, tidak punya kontrak yang jelas. Jadi hubungan tanpa status, tidak ada statusnya,” kata Anggia dalam jumpa pers usai pertemuan.

Berawal dari delapan tahun tanpa kejelasan

Anggia menjelaskan, persoalan bermula dari kondisi pekerja yang sebagian besar telah bekerja sekitar delapan tahun tanpa kejelasan status hubungan kerja. Mereka juga menerima upah di bawah UMR, belum mendapatkan jaminan sosial melalui BPJS, dan dibayar lembur tidak sesuai ketentuan.

Komisi VI DPR bersama pimpinan DPR memfasilitasi komunikasi antara pekerja dan manajemen perusahaan selama sekitar satu bulan untuk mencari penyelesaian. Hasilnya, 64 pekerja yang sebelumnya menghadapi ancaman pemberhentian disepakati kembali bekerja dengan hak-hak yang diperbaiki.

“Pak Dasco memang minta untuk ini harus diurai dan diselesaikan,” tutur Anggia.

Persoalan ini menyangkut perusahaan di lingkungan BUMN, sehingga menurut Anggia perhatian parlemen dinilai perlu. Sebelumnya, para pekerja menghadapi ancaman pemutusan hubungan kerja secara sepihak.

Kebebasan berserikat ikut dipulihkan

Ketua Umum Konfederasi KASBI Unang Sunarno mengatakan pihaknya menyampaikan persoalan itu ke Komisi VI DPR dan pimpinan DPR karena penyelesaian masalah pekerja di lingkungan perusahaan BUMN membutuhkan perhatian parlemen.

Bukan hanya soal status dan pemenuhan hak normatif, para pekerja juga menghadapi persoalan kebebasan berserikat. Lewat musyawarah dan negosiasi yang melibatkan manajemen Krakatau Steel, 64 pekerja yang sebelumnya diberhentikan secara sepihak akhirnya dipekerjakan kembali.

Serikat pekerja mereka juga diperbolehkan kembali menjalankan aktivitasnya.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Komisi VI DPR dan juga pimpinan DPR, dalam hal ini Bapak Dasco, yang telah membantu memfasilitasi kawan-kawan untuk penyelesaian,” ujar Sunarno.

Bagi pekerja, kesepakatan ini langsung terasa di tiga hal: upah naik ke batas UMR, BPJS aktif, dan lembur dihitung sesuai aturan. Status PKWT memang belum permanen, tetapi jauh lebih kuat dibanding hubungan kerja tanpa kontrak yang berjalan hampir satu dekade.

DPR akan kawal perubahan ke karyawan tetap

Anggia menyebut DPR akan mengawal kemungkinan perubahan status pekerja dari PKWT menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) atau karyawan tetap.

Menurut dia, perubahan status itu belum bisa dilakukan sekarang karena Krakatau Steel masih menjalani proses pembenahan perusahaan.

“Pak Dasco minta juga untuk kita kawal, nanti kita akan dijadikan PKWTT. Pekerjaan tetap, karyawan tetap,” kata Anggia.

Kasus ini memperlihatkan pola yang kerap muncul di anak perusahaan BUMN: pekerja bertahun-tahun dipekerjakan tanpa kontrak jelas. DPR kini memegang komitmen untuk mengawal status permanen mereka, sementara perusahaan masih berbenah.

(FI)

Iklan

Tes karakter ringanTes Gaya Mengatur Uang: Kamu Si Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →
TRENDING Hari Bela Negara 2026: Tanggal 19 Desember dan Maknanya