Rabu, 18 November 2026 WIB
NASIONAL

Komisi III Setuju RUU Perampasan Aset ke Paripurna, 397 DIM Rampung

Komisi III Setuju RUU Perampasan Aset ke Paripurna, 397 DIM Rampung
Komisi III Setuju RUU Perampasan Aset ke Paripurna, 397 DIM Rampung

JAKARTA — Komisi III DPR menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang. Kesepakatan itu diambil dalam rapat pengambilan keputusan Tingkat I di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Artinya, tahapan terakhir sebelum RUU ini resmi jadi UU tinggal menunggu jadwal paripurna terdekat. Bagi publik, ini menjadi babak penting upaya negara merampas harta hasil korupsi dan kejahatan lain, bukan sekadar menghukum pelakunya.

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Ia membacakan pertanyaan persetujuan kepada peserta rapat sebelum keputusan diambil.

“Apakah RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat dilanjutkan kepada pembicaraan tingkah Ii yaitu pengambilan keputusan atas RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang akan dijadwalkan pada rapat paripurna DPR yang terdekat setuju?” kata Dasco saat memimpin rapat.

Peserta rapat menjawab setuju, disusul tepuk tangan di ruangan.

397 DIM tuntas dibahas

Ketua Komisi III DPR yang juga Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, melaporkan bahwa panitia kerja telah membahas ratusan daftar inventarisir masalah (DIM) dalam RUU tersebut. DIM adalah daftar masukan dan catatan perubahan pasal dari berbagai pihak.

“DIM yang jumlahnya 397, yang terdiri dari DIM tetap berjumlah 160, DIM redaksional berjumlah 135, DIM substansi berjumlah 40, DIM dihapus berjumlah 44, dan DIM substansi baru berjumlah 18,” kata Habiburokhman dalam rapat.

Rincian itu menunjukkan mayoritas DIM berstatus tetap, yakni 160 dari 397. Sementara yang dihapus ada 44 dan yang masuk kategori substansi baru 18. Pembahasan sebanyak itu menandakan RUU ini melewati perdebatan pasal yang cukup panjang di tingkat panja.

Kenapa RUU ini penting

Perampasan aset menjadi salah satu perkara yang lama dinanti dalam pemberantasan korupsi. Selama ini, penindakan sering berhenti pada vonis terhadap pelaku, sementara harta yang diduga hasil kejahatan butuh dasar hukum lebih kuat untuk dirampas negara.

RUU ini mengatur perampasan aset untuk tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. Judulnya sendiri menyebut dua ranah: korupsi dan kejahatan lain, sehingga cakupannya tidak berhenti di kasus suap atau penggelapan uang negara.

Bagi masyarakat, dampak yang paling terasa adalah soal pengembalian kerugian negara. Uang hasil korupsi yang berhasil dirampas bisa menjadi pemasukan bagi kas negara. Namun, hasil akhirnya akan bergantung pada isi pasal yang nanti disahkan di paripurna.

Pihak yang paling berkepentingan tentu aparat penegak hukum, terutama kejaksaan dan kepolisian, yang akan memakai dasar hukum ini dalam penyidikan dan penuntutan. Pengacara dan pihak yang berperkara juga perlu menyesuaikan strategi hukum karena mekanisme perampasan aset punya aturan sendiri soal pembuktian.

Langkah berikutnya di paripurna

Setelah kesepakatan Tingkat I, RUU ini masuk ke pembicaraan Tingkat II di rapat paripurna DPR. Jadwalnya disebut akan diambil pada paripurna terdekat.

Sebelumnya, rapat pengambilan keputusan Tingkat I RUU ini juga sempat berlangsung dengan agenda yang sama, dipimpin Dasco. Artinya, jalan menuju pengesahan sudah disiapkan sejak beberapa tahap sebelumnya.

Jika paripurna menyetujui, RUU Perampasan Aset akan menjadi undang-undang dan negara punya dasar baru untuk merampas harta hasil tindak pidana. Angka 397 DIM yang dibahas panja hari itu menjadi catatan terakhir sebelum keputusan berpindah ke tangan seluruh anggota DPR.

(ZA)

Iklan

Tes karakter ringanTes Gaya Mengatur Uang: Kamu Si Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →
TRENDING Hari Bela Negara 2026: Tanggal 19 Desember dan Maknanya