JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerbitkan aturan anyar soal jual beli karbon biru. Aturan itu memberi kepastian bahwa nelayan dan masyarakat pesisir ikut mendapat bagian dari hasil proyek karbon, bukan cuma jadi penonton.
Regulasinya bernama Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon di Sektor Kelautan dan Perikanan. Peluncurannya digelar di Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Turki, Rabu (18/11/2026).
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, A Koswara, menyebut aturan ini jadi payung hukum perdagangan karbon biru. Menurut dia, semua pihak kini bisa terlibat dengan mekanisme yang jelas.
“Dengan adanya peraturan ini, maka semua pihak, semua stakeholder bisa terlibat dan diatur secara fair, secara jelas. Semua pihak bisa transparan melihat mekanisme nilai karbon yang dihasilkan,” kata Koswara kepada wartawan.
Bagi nelayan dan warga pesisir, aturan ini mengatur pembagian nilai manfaat dari proyek karbon. Artinya, pemilik lahan, pekerja proyek, sampai warga terdampak punya hak yang dihitung.
“Kalau misalnya ekonomi, itu sharing-nya berapa persen, itu kelihatan. Tiap-tiap daerah itu akan dihitung semua pihak ini keterlibatannya, baik itu pemilik lahan, masyarakat pemilik lahan, pekerja yang ikut di dalam proyek, maupun masyarakat yang terdampak,” jelas Koswara.
Peluang Baru untuk Pengusaha
Dari sisi pelaku usaha, regulasi ini memberi kepastian hukum. Proyek karbon biru juga dibuka sebagai sumber pendapatan baru lewat perdagangan karbon.
Koswara menyebut sejumlah kesepakatan yang diteken di COP31 masih sebatas inisiatif pengusul proyek. Ada inisiatif dari BNP, Amerika Serikat, dan Korea Selatan. Untuk sementara, dukungan pemerintah Indonesia berupa penyediaan regulasi.
“Yang tadi tanda tangan itu, itu baru inisiatif dari proponen ya. Ada dari BNP, kemudian dari Amerika Serikat. Kemudian, ada juga dari Korea. Kalau yang sekarang ini baru dari inisiatif proponen saja. Dukungan dana dari pemerintah kita berupa supporting regulasi saja sekarang,” ujarnya.
Pelaksana proyek di lapangan menyambut aturan ini. Perwakilan Yayasan Konservasi Pesisir Indonesia (Yakopi), Melinda Suriani Harefa, mengatakan pihaknya mengelola sekitar 13.500 hektare kawasan, membentang dari Sumatera hingga Sulawesi.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah