Kepuasan Prabowo Naik Jadi 63 Persen Saat Kursi Wapres Kosong

JAKARTA — Kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto naik dari 53% menjadi 63% saat jabatan wakil presiden kosong setelah Gibran Rakabuming Raka mundur, kata Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Syahganda Nainggolan pada Sabtu (14/11/2026).

Syahganda menyebut perubahan itu tidak mengganggu stabilitas pemerintahan. Ia menilai kenaikan kepuasan tersebut memberi Prabowo momentum untuk mempercepat program yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Kepuasan Prabowo dan faktor politik

Syahganda mengatakan pemantauan big data Bakom menunjukkan tren kepuasan terhadap presiden meningkat. Ia mengaitkan perubahan itu dengan beberapa perkembangan politik, termasuk pengungkapan kasus penyadapan yang menurutnya menyeret mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan tiga jenderal lain, serta pengunduran diri Gibran.

“Pertama, berdasarkan big data saya di Bakom memang terjadi peningkatan kepuasan publik kepada Bapak Presiden dari 53%naik menjadi 63% kepuasan publiknya terhadap Presiden. Terutama bukan karena Pak Gibran dulu, tapi karena penangkapan terhadap kasus makar Pak LSP, kemudian karena Pak Gibran mundur tren kepuasan itu naik,” kata Syahganda dalam program One on One.

Pernyataan itu menempatkan angka kepuasan sebagai ukuran yang perlu diikuti hasil kerja, bukan sekadar respons terhadap dinamika politik. Syahganda menyebut lapangan kerja dan penanganan kebakaran hutan dan lahan sebagai pekerjaan yang perlu mendapat perhatian.

“Ini kan momentum buat Bapak Presiden untuk mempercepat kecepatan kerja agar kepuasan publik bermakna jangka panjang. Karena rakyat kan tidak menuntut kepuasan sesaat, tapi bagaimana lapangan kerja, soal karhutla, dan lain-lain,” ujarnya.

Program pemerintah yang masih dikebut

Dampaknya bagi masyarakat akan terlihat pada pelaksanaan program dan layanan pemerintah. Syahganda menyoroti Koperasi Desa Merah Putih serta program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menurutnya telah menjangkau sekitar 58 juta penerima. Ia juga menyebut penanganan bencana membutuhkan koordinasi lintas kementerian.

Angka kepuasan yang meningkat belum dengan sendirinya menjawab kebutuhan warga. Penilaian publik, menurut dorongan Syahganda, perlu ditopang kemajuan yang terasa pada kesempatan kerja, penanganan karhutla, program pangan, dan respons terhadap bencana.

Ia mengatakan pemerintahan tetap berjalan meski posisi wakil presiden kosong. “Sampai saat ini pemerintahan tetap stabil dan tenang dan bisa mengendalikan kabinetnya walaupun tanpa wakil Presiden. Jadi terjadi semacam decoupling antara politik dan ekonomi; politik memanas tetapi ekonomi tetap berjalan dengan baik, so far so good,” kata Syahganda.

Agenda politik dan ekonomi di Istana Bogor

Di tengah dinamika soal kursi wakil presiden, Presiden Prabowo memimpin rapat terbatas di Istana Bogor pada Jumat (13/11/2026) untuk membahas perkembangan ekonomi makro dan penguatan ekonomi nasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan sejumlah indikator ekonomi dalam rapat itu.

Angka yang disampaikan mencakup pertumbuhan ekonomi 5,47 persen, inflasi sekitar 3,3 persen, cadangan devisa 146 miliar dolar AS yang cukup untuk 5,3 bulan impor, indeks keyakinan konsumen di atas 118, serta PMI sebesar 54. Pemerintah juga membahas inflasi pangan bergejolak dan arahan untuk menjaga kondisi agar petani tetap memperoleh manfaat dari kenaikan harga komoditas.

Airlangga mengatakan Prabowo meminta jajaran pemerintah mengkaji efisiensi penggunaan BBM dan listrik. Presiden juga mengarahkan percepatan program yang memperkuat pasokan dalam negeri, termasuk pakan ternak.

Syahganda menilai kestabilan pemerintahan perlu diikuti percepatan kerja kabinet. Angka kepuasan yang ia sampaikan naik dari 53% menjadi 63%.