DKPP Jadwalkan Sidang Empat Aduan Etik soal Pemilu 2024

JAKARTA — DKPP memastikan empat aduan dugaan pelanggaran etik penyelenggara Pemilu 2024 akan disidangkan setelah memenuhi syarat administrasi dan materiil. Ketua DKPP Heddy Lugito menyampaikan hal itu pada Sabtu (14/11/2026), sembari menegaskan proses tersebut tidak terkait dengan pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden.

Sidang itu akan memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang melibatkan KPU dan Bawaslu. Jadwalnya belum ditetapkan, sehingga publik masih harus menunggu pengumuman resmi DKPP.

Empat aduan memenuhi syarat

Heddy mengatakan DKPP tetap memproses laporan yang telah lolos pemeriksaan administrasi dan materiil. Lembaga itu kini menyiapkan penjadwalan sidang, tetapi belum menyebut tanggal pelaksanaannya.

“Masih tetap diproses. Ada empat aduan yang memenuhi syarat administrasi dan materialnya. Segera akan dijadwalkan sidang,” kata Heddy kepada wartawan, Sabtu (14/11/2026).

Aduan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran etik dalam penyelenggaraan pemilu atau Pilpres 2024. Isu yang dipersoalkan mencakup dugaan adanya pasal selundupan dalam PKPU Nomor 19 Tahun 2023, aturan yang diterbitkan KPU.

Pengaduan itu juga menyasar dugaan pelanggaran kode etik oleh KPU dan Bawaslu. Karena pemeriksaan menyangkut perilaku penyelenggara pemilu, DKPP menangani perkara tersebut dalam lingkup kewenangannya atas etik penyelenggaraan pemilu.

DKPP pisahkan perkara dari pengunduran diri Gibran

Heddy menekankan pengunduran diri Gibran tidak menjadi dasar atau bagian dari pemeriksaan empat aduan itu. Menurut dia, kedua persoalan tersebut memiliki substansi berbeda: satu menyangkut pengunduran diri, sementara laporan DKPP berfokus pada dugaan etik penyelenggara pemilu.

“Tidak ada kaitannya (dengan Gibran mundur). Dua hal yang berbeda substansi,” ujar Heddy.

Penegasan itu penting karena kabar pengunduran diri Gibran muncul bersamaan dengan perkembangan penanganan laporan. Namun, pemeriksaan DKPP tetap diarahkan pada dugaan tindakan KPU dan Bawaslu dalam Pemilu 2024, bukan pada keputusan Gibran mundur.

Bagi masyarakat, pemisahan tersebut berarti empat aduan akan diproses berdasarkan dugaan pelanggaran etik yang dilaporkan. Sidang dapat menjadi ruang bagi DKPP untuk memeriksa persoalan yang menyangkut penyelenggaraan pemilu, sementara pengunduran diri Gibran tidak otomatis mengubah fokus perkara.

DKPP belum mengumumkan kapan sidang dimulai. Heddy meminta publik menunggu pemberitahuan setelah jadwal ditetapkan. “Nanti kita info, kalau sudah dijadwalkan,” katanya.