DKPP Proses Empat Aduan Etik KPU dan Bawaslu soal Gibran

JAKARTA — DKPP segera menjadwalkan sidang empat aduan etik KPU dan Bawaslu terkait Pemilu atau Pilpres 2024, meski tanggal persidangannya belum ditetapkan. Ketua DKPP Heddy Lugito menyatakan seluruh aduan itu memenuhi syarat administrasi dan materi.

Proses tersebut tetap berjalan terpisah dari pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Aduan yang masuk menyoal dugaan pelanggaran etik penyelenggara pemilu, termasuk pencantuman Pasal 18 ayat (3) dalam Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023.

Empat aduan memenuhi syarat

Heddy mengatakan DKPP masih menangani laporan yang telah lolos pemeriksaan administrasi dan materi. Ia menyampaikan hal itu kepada wartawan pada Sabtu (14/11/2026).

“Masih tetap diproses. Ada empat aduan yang memenuhi syarat administrasi dan materialnya. Segera akan dijadwalkan sidang,” kata Ketua DKPP Heddy Lugito.

Namun, Heddy belum menyebut kapan sidang akan berlangsung. DKPP akan menyampaikan jadwal setelah penetapannya selesai.

Ia menegaskan pengunduran diri Gibran tidak mengubah substansi perkara. Menurut Heddy, aduan itu berkaitan dengan dugaan pelanggaran etik KPU dan Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu, sedangkan pengunduran diri merupakan persoalan berbeda.

“Tidak ada kaitannya (dengan Gibran mundur). Dua hal yang berbeda substansi,” ujar Heddy.

Pemisahan itu penting bagi penanganan perkara: DKPP memeriksa dugaan pelanggaran etik penyelenggara pemilu sesuai kewenangannya. Karena itu, perubahan status politik Gibran tidak dengan sendirinya menghentikan pemeriksaan terhadap aduan yang telah memenuhi syarat.

Aduan menyoal Pasal 18 ayat (3)

Sebelumnya, Denny Indrayana bersama KIPP, Partai Ummat, FPP TNI, Subhan Palal, dan Mercy Sihombing mengadukan para komisioner KPU RI ke DKPP. Mereka mempersoalkan Pasal 18 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 dan menduga ada penyelundupan ketentuan dalam aturan tersebut.

Denny menyampaikan aduan itu di Kantor DKPP, Jakarta Pusat, pada Rabu (14/10/2026). Ia mengatakan laporan mereka bukan hanya menyangkut persoalan ijazah atau dugaan cacat administratif, tetapi juga dugaan manipulasi dalam pencantuman pasal.

“Permohonan kami itu juga menyangkut cacat manipulatif dugaan penyelundupan Pasal 18 ayat (3) dalam Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023,” kata Denny.

Kelompok pengadu juga menyoroti proses penerimaan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran. Mereka menduga KPU tidak menjalankan verifikasi dokumen secara semestinya, termasuk pemeriksaan kelengkapan dan kecocokan dokumen.

Denny turut menuduh KPU menghambat pengawasan Bawaslu karena tidak memberikan akses untuk memantau proses pencalonan dan dokumen pasangan calon. Ia menyebut akses terhadap Sistem Informasi Pencalonan, atau Silon, juga tidak dibuka kepada Bawaslu.

DKPP menunggu penetapan jadwal

Denny menyebut laporan ke DKPP merupakan kelanjutan dari langkah mereka setelah putusan Mahkamah Konstitusi atas gugatan yang diajukan. Ia menilai persoalan syarat pendidikan Gibran belum selesai dan meminta komisioner KPU yang diadukan diberhentikan.

Ia juga meminta para komisioner itu tidak memperoleh jabatan publik setelahnya. Permintaan tersebut merupakan sikap pihak pengadu, bukan keputusan DKPP atas perkara yang kini diproses.

Untuk saat ini, perkara memasuki tahap menunggu penjadwalan sidang. Heddy mengatakan DKPP akan memberi tahu publik setelah tanggal persidangan ditetapkan.

“Nanti kita info, kalau sudah dijadwalkan,” tutur Ketua DKPP Heddy Lugito.