Romli Atmasasmita Kritik Tokoh Masyarakat yang Masuk Kekuasaan

JAKARTA — Romli Atmasasmita menilai tokoh masyarakat kerap kehilangan suara kritis setelah masuk ke dalam lingkar kekuasaan negara. Dalam opininya pada Sabtu, 14 November 2026, ia mengingatkan bahwa hubungan negara dan masyarakat sipil semestinya menempatkan hak keduanya secara sejajar.

Perubahan sikap itu berdampak pada masyarakat yang mengandalkan tokoh publik untuk menyuarakan kritik dan kepentingan mereka. Ketika tokoh yang sebelumnya lantang menerima posisi dalam pemerintahan, masyarakat mempertanyakan apakah suara kritisnya masih akan terdengar.

Romli mengangkat persoalan tersebut lewat pembahasan mengenai hukum, kekuasaan, dan posisi masyarakat sipil. Ia menyebut negara memiliki kewenangan mengatur kehidupan bernegara, tetapi masyarakat tidak harus tunduk pada tindakan yang menyalahgunakan kekuasaan.

Hubungan negara dan masyarakat sipil

Dalam pandangan Romli, Indonesia bercita-cita menegakkan hukum secara adil dengan menetapkan seseorang sebagai tersangka atau terdakwa berdasarkan aturan tertulis. Namun, ia juga menyoroti besarnya peran kekuasaan dalam menentukan arah penegakan hukum.

Kekuasaan, tulis Romli, dapat memerintahkan seseorang bertindak sesuai kehendaknya. Karena itu, penerapan hukum tidak cukup dilihat dari keberadaan undang-undang. Pelaksanaannya juga perlu memperhatikan hak individu dan kemungkinan tindakan negara melampaui kewenangannya.

Romli mengaitkan gagasan tersebut dengan perkembangan masyarakat sipil pada abad ke-21. Menurut dia, tuntutan dan pemikiran warga perlu diakomodasi oleh pemegang kekuasaan. Hubungan negara dengan masyarakat, dalam kerangka itu, tidak seharusnya membuat hak warga berada di bawah kewenangan negara tanpa batas.

Gagasan ini berpengaruh langsung pada ruang warga untuk menyampaikan pendapat. Ketika kekuasaan lebih menonjol daripada hak masyarakat, kritik dan aspirasi berisiko kehilangan tempat. Persoalannya bukan hanya bagaimana aturan ditulis, melainkan juga bagaimana negara menjalankannya terhadap warga.

Suara tokoh setelah masuk pemerintahan

Romli mencontohkan penyampaian pendapat di muka umum, termasuk demonstrasi, sebagai ruang yang kerap mempertemukan masyarakat dengan pemegang kekuasaan. Ia menyebut hubungan itu dapat diwarnai kisruh, sementara kekuatan masyarakat sipil yang sering dipuji tidak selalu bertahan saat berhadapan dengan kekuasaan.

Ia mempertanyakan apakah tokoh masyarakat tetap menyampaikan suara yang sama setelah berada di dalam pemerintahan. Menurut Romli, sebagian tokoh yang sebelumnya bersuara keras kemudian menerima posisi di lingkar kekuasaan. Ia menyebut keadaan itu juga terlihat dalam pergantian kabinet Merah Putih baru-baru ini.

Tokoh masyarakat kerap beralasan dapat membantu memperbaiki negara dari dalam. Namun, Romli menilai alasan tersebut tidak selalu sejalan dengan tindakan mereka setelah memperoleh posisi dan fasilitas negara. Kritiknya berpusat pada jarak antara janji saat berada di luar pemerintahan dan sikap setelah masuk ke dalamnya.

Taruhannya nyata. Jika tokoh masyarakat berhenti menyuarakan kepentingan warga setelah masuk pemerintahan, masyarakat kehilangan salah satu jalur untuk menyampaikan kritik kepada penguasa. Kepercayaan publik pun dapat dipertanyakan ketika janji perubahan tidak diikuti sikap kritis.

Romli merujuk pengalaman sejumlah masa pemerintahan sejak 1960 untuk menjelaskan kekhawatiran itu. Ia menilai suara tokoh masyarakat dapat memudar setelah mereka menerima posisi dalam kekuasaan tanpa syarat. Pandangan tersebut menjadi peringatan agar peran publik tidak berhenti ketika seseorang memperoleh jabatan.

Romli menutup opininya dengan mempertanyakan apakah tokoh yang sudah berada di dalam pemerintahan masih dapat mempertahankan suara hati yang dahulu disampaikan kepada masyarakat.