PKB Tolak Bahas Cawapres Pengganti Gibran, Fokus Ijazah

JAKARTA — PKB menyatakan tidak memikirkan cawapres pengganti Gibran Rakabuming Raka dan memilih mendorong penyelesaian polemik ijazah pada Sabtu, 14 November 2026. Sikap itu disampaikan Ketua Kelompok Fraksi PKB Komisi II DPR, Muhammad Khozin, setelah Gibran mundur dari jabatan wakil presiden.

Pernyataan PKB menutup spekulasi bahwa partai itu mengusulkan Ketua Umum Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai pengganti. Khozin menegaskan, pengajuan calon wakil presiden merupakan hak presiden.

PKB tak mengusulkan nama

Khozin mengatakan partainya mengikuti perkembangan persoalan sejak muncul dorongan menggunakan hak angket dan hak menyatakan pendapat di parlemen. Namun, menurut dia, pembahasan itu tidak pernah berujung pada rencana mengajukan calon pengganti Gibran.

“Berpikir saja tidak, apalagi mengusulkan,” ujar Khozin dalam keterangannya pada Sabtu (14/11/2026). Ia mengatakan PKB tidak pernah membahas Cak Imin untuk mengisi posisi tersebut.

Khozin juga menyebut keputusan mengenai calon wakil presiden pengganti berada di tangan presiden. Karena itu, PKB tidak mengklaim punya usulan nama untuk mengisi jabatan yang ditinggalkan Gibran.

Polemik ijazah jadi fokus politik PKB

Khozin menyatakan PKB menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sebagai pijakan dalam menentukan langkah politik di parlemen. Menurut dia, pendekatan itu diarahkan untuk mengakhiri polemik ijazah yang berkaitan dengan Gibran.

Perdebatan mengenai dokumen pendidikan Gibran juga memunculkan pembahasan tentang aturan penyetaraan ijazah. Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani, menilai persoalan itu menunjukkan perlunya acuan yang lebih jelas agar aturan tidak ditafsirkan berbeda-beda.

Lalu mengatakan polemik tersebut seharusnya menjadi evaluasi bagi pihak-pihak yang menangani kebijakan pendidikan. Ia juga mendorong agar aturan penyetaraan pendidikan dibahas dalam revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.

Menurut Lalu, kejelasan aturan penting bagi warga Indonesia yang menempuh pendidikan di luar negeri dan ingin melanjutkan sekolah di dalam negeri. Regulasi yang menjadi acuan bersama dapat mengurangi ketidakpastian saat dokumen pendidikan dinilai.

Aturan penyetaraan jadi sorotan

Perbedaan penafsiran atas surat keterangan penyetaraan menjadi salah satu isu yang disorot Lalu. Ia menyatakan aturan yang lebih tegas dibutuhkan agar persoalan serupa tidak berkembang menjadi perdebatan publik.

Dampaknya bukan hanya menyentuh polemik politik tentang posisi wakil presiden. Kejelasan aturan juga berpengaruh pada warga yang membutuhkan pengakuan atas pendidikan dari luar negeri, termasuk saat mereka hendak meneruskan pendidikan di sekolah umum Indonesia.

PKB, sementara itu, menempatkan penyelesaian polemik ijazah sebagai fokus langkah politiknya di parlemen, bukan pencalonan pengganti Gibran. Khozin kembali menegaskan partainya bahkan tidak memikirkan nama cawapres.