Gibran Picu DPR Siapkan Payung Hukum Penyetaraan Ijazah

JAKARTA — Polemik ijazah Gibran mendorong Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani memasukkan aturan penyetaraan pendidikan ke dalam revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Ia menyampaikan rencana itu di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (13/11), setelah muncul perbedaan tafsir atas surat keterangan penyetaraan ijazah.

Aturan baru diharapkan memberi acuan yang mengikat bagi pengakuan pendidikan, termasuk bagi warga Indonesia yang belajar di luar negeri. Bagi mereka yang kembali dan melanjutkan sekolah di Indonesia, kejelasan aturan dapat mengurangi risiko proses penyetaraan diperdebatkan karena tafsir yang berbeda.

Polemik ijazah Gibran jadi bahan evaluasi

Lalu mengatakan persoalan yang melibatkan ijazah Gibran perlu menjadi evaluasi bagi para pemangku kepentingan pendidikan, termasuk Komisi X DPR. Menurut dia, regulasi yang jelas dibutuhkan agar surat keterangan penyetaraan tidak ditafsirkan berbeda-beda.

“Kami berencana memasukkan penyetaraan ini ke dalam revisi UU Sistem Pendidikan Nasional sehingga kita memiliki payung hukum yang kuat,” kata Lalu saat ditemui di kompleks parlemen.

Ia menilai acuan yang berlaku harus cukup tegas untuk menghindari perbedaan pemahaman dalam penerapannya. Lalu mengatakan perdebatan sebelumnya menunjukkan perlunya ketentuan yang bisa menjadi pegangan bersama.

“Kita harus memiliki regulasi yang betul-betul menjadi acuan, bukan regulasi yang penafsirannya berbeda-beda. Seperti yang terjadi kemarin, penafsiran masing-masing orang berbeda-beda terhadap surat keterangan itu,” ujarnya.

Isu ini berdampak pada proses pengakuan pendidikan, bukan hanya pada perkara yang ramai dibicarakan. Warga Indonesia yang menempuh pendidikan di luar negeri dapat membutuhkan penyetaraan saat melanjutkan pendidikan di dalam negeri. Aturan yang terang dapat membantu sekolah dan pemangku kepentingan menilai dokumen dengan dasar yang sama.

Pencabutan surat penyetaraan ijazah Gibran

Polemik tersebut berlanjut setelah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti membenarkan pencabutan surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran. Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen menerbitkan keputusan pencabutan atas surat keterangan yang sebelumnya dikeluarkan kementerian.

Mu’ti menyampaikan keputusan itu saat dihubungi di Jakarta, Kamis (12/11). Dokumen pencabutan ditandatangani Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Muttaqin pada 11 November 2026.

Keputusan itu mencabut surat yang diterbitkan melalui SK Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9149/D.D1/KS/2019. SK tersebut bertanggal 6 Agustus 2019.

Lalu menyebut banyak warga negara Indonesia menempuh pendidikan di luar negeri. Karena itu, menurut dia, aturan penyetaraan yang memiliki dasar hukum kuat dibutuhkan agar pengakuan pendidikan mereka tidak memunculkan tafsir yang saling bertentangan.

Ia berharap revisi UU Sisdiknas menghasilkan ketentuan yang mengikat dan dapat dipakai sebagai rujukan bersama. “Ayo kita sama-sama buat regulasi yang memang betul-betul besok ke depan ini tidak menjadi penghalang, tidak menjadi perdebatan seperti yang terjadi hari ini,” kata Lalu.

Rencana DPR itu kini mengarah pada pembahasan aturan penyetaraan pendidikan dalam revisi UU Sisdiknas.