Hak Prerogatif Presiden dalam Pemilihan Wapres

JAKARTA — Hak prerogatif Presiden dalam pengisian jabatan Wakil Presiden memberi Prabowo Subianto kewenangan mengajukan dua calon setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri pada Kamis, 12 November 2026. Namun, Presiden tidak menentukan sendiri siapa yang akan menjadi Wapres pengganti.

Kekosongan jabatan itu harus diisi melalui mekanisme konstitusi. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memilih satu nama dari dua calon yang diajukan Presiden, sehingga keputusan akhir berada di tangan lembaga tersebut.

Presiden mengusulkan, MPR memilih

Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wapres paling lambat 60 hari setelah jabatan itu kosong. Pilihan MPR dibatasi pada dua calon yang diusulkan Presiden.

Dengan demikian, kewenangan Presiden berada pada tahap pengajuan kandidat. MPR kemudian menentukan satu orang untuk mengisi jabatan Wapres sampai akhir masa jabatan. Mekanisme ini membagi peran kedua lembaga, bukan menyerahkan seluruh keputusan kepada kepala negara.

Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada MPR pada Kamis, 12 November 2026. Setelah pengunduran diri itu, proses pengisian jabatan harus mengikuti ketentuan yang berlaku, bukan semata-mata keputusan politik Presiden.

Hak prerogatif dibatasi aturan

Dalam sistem presidensial, Presiden menjalankan pemerintahan dan menentukan arah kebijakan eksekutif. Hak prerogatif merujuk pada kewenangan khusus kepala negara atau kepala pemerintahan untuk mengambil keputusan tertentu berdasarkan hukum.

Tetapi kewenangan khusus itu bukan kuasa tanpa batas. Dalam penggantian Wapres, konstitusi memberi Presiden ruang untuk mengusulkan dua nama, sementara pemilihan tetap dilakukan MPR melalui sidang paripurna.

Pembagian ini penting karena jabatan Wapres merupakan posisi dalam pemerintahan yang pengisiannya diatur langsung oleh konstitusi. Presiden dapat menentukan kandidat yang diajukan, tetapi tidak dapat menetapkan sendiri satu nama sebagai pengganti.

Bagi masyarakat, mekanisme tersebut menjelaskan bahwa kekosongan jabatan orang nomor dua di Indonesia tidak otomatis berakhir dengan penunjukan langsung dari Presiden. Dua kandidat harus lebih dulu masuk ke proses MPR, dan lembaga itu yang memilih satu di antaranya.

Batas waktu pengajuan kandidat

Pasal 46 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD mengatur tahapan pengajuan calon. Presiden perlu menyampaikan dua nama beserta kelengkapan persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna.

Aturan tersebut memberi batas waktu bagi proses administrasi sebelum pemilihan berlangsung. Pengajuan dua kandidat dan dokumen persyaratan menjadi bagian dari tahapan yang harus dipenuhi sebelum MPR mengambil keputusan.

Dengan aturan itu, langkah Presiden berikutnya adalah menyampaikan dua nama kepada pimpinan MPR sesuai tenggat. Sidang MPR kemudian memilih satu calon, dengan batas penyelenggaraan paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan Wapres.