JAKARTA — Uji tuntas saham Whoosh ditargetkan selesai pada Desember 2026, sebelum pemerintah merampungkan proses pengalihan saham perusahaan pemilik proyek kereta cepat itu. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kini berkoordinasi dengan sejumlah lembaga untuk menilai saham dan menyiapkan dasar hukum pengalihan.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Evita Manthovani menyampaikan target tersebut dalam konferensi pers APBN KiTa di kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (13/11). Uji tuntas mencakup saham PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), konsorsium pemilik saham PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), yang akan dialihkan kepada pemerintah.
“Uji tuntas ini kami targetkan selesai di Desember 2026,” ujar Evita.
Uji tuntas saham Whoosh menilai valuasi dan dasar hukum
Proses pemeriksaan tidak hanya menilai besaran saham. Kemenkeu juga mengkaji proses valuasi dan menyiapkan landasan hukum yang dibutuhkan untuk pengalihan kepemilikan.
Hasil pemeriksaan itu akan menjadi penguatan dalam penyusunan rancangan peraturan presiden (perpres) tentang pengalihan saham. Kemenkeu sedang mengerjakan rancangan tersebut, sementara koordinasi berjalan bersama Badan Pengaturan BUMN, Danantara Indonesia, dan Kementerian Perhubungan.
Kemenkeu juga melibatkan pendampingan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Agung serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Evita menyebut pembicaraan dengan Jamdatun masih berlangsung.
“Progresnya sampai hari ini kami masih melakukan pembicaraan tersebut dengan Jamdatun,” ujar Evita.
Pengalihan saham Whoosh tak boleh mengganggu layanan
Bagi penumpang, ukuran langsung dari proses ini adalah layanan kereta cepat tetap berjalan baik selama perubahan kepemilikan berlangsung. Evita menegaskan keberlanjutan layanan menjadi prinsip utama pemerintah dalam masa transisi.
Namun, pengalihan saham juga berkaitan dengan kewajiban keuangan proyek. Kemenkeu menyatakan kewajiban yang menyertai proses tersebut akan dihitung secara terukur agar tidak menimbulkan beban bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Soal restrukturisasi utang proyek, pemerintah akan menunggu hasil dan rekomendasi uji tuntas. Dengan begitu, pembahasan mengenai langkah keuangan berikutnya masih bergantung pada temuan pemeriksaan yang sedang berjalan.
Evita mengatakan pemerintah menghormati perjanjian pembiayaan yang telah disepakati dengan China Development Bank (CDB). Ia menyatakan pengelolaan pembiayaan maupun langkah strategis akan dilakukan secara hati-hati, terukur, dan mengikuti ketentuan yang berlaku.
Keputusan terkait kewajiban keuangan belum dipisahkan dari hasil pemeriksaan tersebut. Setelah uji tuntas ditargetkan rampung pada Desember 2026, hasilnya akan menjadi bahan penguatan rancangan perpres pengalihan saham Whoosh.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau dengan No. HP