JAKARTA — Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengajak Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengejar target pertumbuhan investasi 7 persen pada 2027 untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen. Target itu menempatkan pelaku usaha sebagai penggerak penting di luar belanja pemerintah.
Suahasil menyampaikan ajakan tersebut kepada anggota Kadin. Ia menilai investasi dunia usaha perlu tumbuh agar target ekonomi yang ditetapkan pemerintah dapat ditopang oleh kegiatan produktif, bukan hanya belanja negara.
“Karena itu, investasi memang harus tumbuh 7 persen tahun depan. Bapak dan Ibu, para anggota KADIN memegang peranan penting untuk menumbuhkan investasi ini, karena investasi itu yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu sekalian,” ujar Suahasil.
Investasi RI 7 persen bergantung pada peran dunia usaha
Menurut Suahasil, belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berkontribusi sekitar 15 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Konsumsi masyarakat, investasi dunia usaha, dan ekspor juga menjadi bagian penting dalam menggerakkan perekonomian.
Komposisi itu menjelaskan mengapa pemerintah meminta sektor swasta ikut memperbesar investasi. APBN tetap menjalankan fungsi fiskal, tetapi pemerintah memerlukan keputusan perusahaan untuk membangun kegiatan produksi dan memperluas aktivitas usaha.
Bagi dunia usaha, target pertumbuhan investasi berkaitan langsung dengan kondisi yang memengaruhi keputusan bisnis. Suahasil menyebut pasar domestik dan daya beli masyarakat perlu terjaga. Pelaku usaha juga membutuhkan likuiditas dan modal kerja, biaya pendanaan yang kompetitif, serta kemudahan dan kepastian berusaha.
Jika faktor-faktor itu mendukung, perusahaan memiliki ruang lebih baik untuk mempertimbangkan investasi dan menjalankan produksi. Dampaknya dapat menjalar ke kesempatan kerja dan aktivitas ekonomi. Pemerintah, dalam paparan Suahasil, mengharapkan investasi yang tumbuh dapat diterjemahkan menjadi produksi dan lapangan kerja.
Bagaimana APBN dan Danantara mendukung investasi?
Suahasil menjelaskan APBN berfungsi sebagai instrumen kebijakan fiskal untuk mendukung aktivitas ekonomi, menjaga daya beli, melindungi masyarakat, dan membangun kepercayaan. Pemerintah menjalankan fungsi itu melalui pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial, penguatan kualitas sumber daya manusia, serta insentif fiskal.
Peran APBN tersebut menjadi bagian dari fondasi yang disiapkan pemerintah. Infrastruktur dan kualitas sumber daya manusia dapat mendukung aktivitas usaha, sementara perlindungan sosial dan upaya menjaga daya beli berkaitan dengan kondisi pasar domestik.
Danantara, kata Suahasil, berperan sebagai katalis investasi. Lembaga itu diharapkan memobilisasi modal strategis sekaligus mendorong keterlibatan sektor swasta. Dengan begitu, kebijakan fiskal melalui APBN dan kebijakan investasi negara melalui Danantara memiliki peran berbeda, tetapi saling melengkapi dalam membuka peluang bagi dunia usaha.
Target tersebut tidak hanya bergantung pada ketersediaan modal. Suahasil juga menekankan konsistensi kebijakan dan keselarasan regulasi agar pelaku usaha memiliki kepastian ketika menjalankan produksi maupun mengambil keputusan investasi.
Kepastian usaha jadi perhatian pemerintah
Dalam kegiatan bisnis, kepastian aturan dan biaya pendanaan ikut membentuk perhitungan perusahaan. Pelaku usaha perlu menilai peluang pasar, kecukupan modal kerja, serta kemudahan menjalankan kegiatan produksi. Pemerintah menilai ekosistem yang kondusif dibutuhkan agar peluang investasi dapat dimanfaatkan.
Suahasil menegaskan Kementerian Keuangan akan menjaga APBN sebagai instrumen yang mendorong pertumbuhan, melindungi masyarakat, dan menjaga kepercayaan. Pemerintah berharap fondasi dan peluang yang dibangun melalui kebijakan fiskal dapat diubah Danantara dan dunia usaha menjadi investasi, produksi, serta lapangan kerja.
Ukuran targetnya jelas: investasi tumbuh 7 persen pada 2027 untuk menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6 persen.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.