JAKARTA — Uang pensiun ASN, TNI, dan Polri dirancang masuk langsung ke rekening penerima mulai 2027. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan rencana itu dalam konferensi pers APBN KiTA di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (9/10/2026).
Skema ini akan memangkas jalur pembayaran, dengan dana dikirim dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke rekening bank masing-masing pensiunan. Pemerintah juga ingin memperluas pola transfer langsung untuk bantuan sosial, sehingga penerima yang masih mengambil bantuan di Kantor Pos diarahkan memiliki rekening.
Mekanisme uang pensiun langsung ke rekening
Suahasil menjelaskan, pemerintah masih akan merancang penerapan pembayaran langsung bagi pensiunan untuk 2027. Rencana itu menjadi bagian dari modernisasi penyaluran dana pemerintah melalui sistem government to person (G2P), yakni pembayaran dari pemerintah langsung kepada masyarakat.
“Pensiunan kita sekarang idealnya juga menurut saya dan kita akan desain untuk masukin 2027, menerima uang pensiunnya langsung di rekeningnya, langsung dari rekening kas umum negara,” ujar Suahasil.
Rencana tersebut mencakup pensiunan ASN, TNI, dan Polri. Sumber utama dan laporan Detik Finance sama-sama menyebut transfer akan dilakukan dari RKUN ke rekening bank penerima. Keduanya juga mencatat pernyataan Suahasil disampaikan pada Jumat (9/10/2026).
Pembayaran langsung bukan pola yang sepenuhnya baru. Pemerintah telah menyalurkan tunjangan profesi guru langsung dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan ke rekening masing-masing guru. Pola serupa mulai digunakan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Data penerima jadi syarat utama
Kelancaran transfer bergantung pada kecocokan data. Pemerintah perlu memastikan informasi pensiunan akurat dan terus diperbarui agar uang sampai kepada orang yang berhak, bukan tertahan akibat data yang keliru atau tidak mutakhir.
“Data pensiunannya yang penting itu data yang benar, data yang up to date, data yang paling mutakhir dan kita transfer langsung,” kata Suahasil.
Soal bansos, pemerintah berharap penerima memiliki rekening bank. Suahasil mengatakan masyarakat yang selama ini mencairkan bantuan melalui Kantor Pos idealnya dibukakan rekening agar penyaluran dapat beralih ke transfer langsung.
Perubahan ini berpengaruh langsung pada cara penerima mengakses dana. Transfer ke rekening dapat mengurangi tahapan penyaluran, tetapi mensyaratkan data identitas dan rekening penerima tercatat dengan benar. Bagi warga yang belum memiliki rekening, pembukaan rekening menjadi bagian penting agar mereka tidak tertinggal ketika mekanisme pembayaran berubah.
Belanja bansos mencapai Rp115,8 triliun
Di tengah rencana pembaruan mekanisme, belanja bansos pemerintah tercatat Rp115,8 triliun hingga 30 September 2026. Nilai itu setara 71,2 persen dari pagu APBN 2026 dan meningkat 2,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, saat realisasi mencapai Rp112,7 triliun.
Angka tersebut menunjukkan besarnya dana yang disalurkan melalui program bantuan. Karena itu, ketepatan data dan jalur pembayaran menjadi penting bagi pemerintah maupun penerima. Perubahan sistem tidak hanya menyangkut cara uang dikirim, tetapi juga kesiapan rekening dan pembaruan informasi penerima.
Suahasil berharap pembayaran langsung dapat membuat dana diterima lebih tepat waktu dan sesuai jumlah yang menjadi hak pensiunan. Pemerintah masih perlu memastikan rancangan sistem dan data penerima siap sebelum skema itu diterapkan pada 2027.

📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.