Whoosh Masuk Uji Tuntas Saham, Pemerintah Bidik Tuntas Desember 2026

JAKARTA — Uji tuntas saham Whoosh ditargetkan rampung pada Desember 2026, tahap yang akan membantu pemerintah menyiapkan landasan hukum pengalihan saham proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Proses ini juga menentukan rekomendasi terkait pembiayaan proyek, sementara pemerintah memastikan layanan kereta tetap beroperasi.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Evita Manthovani mengatakan pembahasan pengalihan saham PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) masih berjalan bersama Badan Pengaturan BUMN, Badan Pengelola Investasi Danantara, dan Kementerian Perhubungan. Pemerintah mengerjakan uji tuntas dan rancangan Peraturan Presiden secara paralel.

Uji tuntas saham Whoosh menjadi dasar Perpres

Pemeriksaan mencakup valuasi perusahaan dan penyiapan dasar hukum pengalihan saham. Hasilnya akan dipakai untuk memperkuat rancangan Perpres yang tengah disiapkan pemerintah.

“Uji tuntas ini kami targetkan selesai di Desember 2026. Dengan demikian nanti substansi yang ada di dalam uji tuntas akan menguatkan rancangan perpres yang saat ini sedang kami persiapkan secara paralel juga,” ujar Evita dalam konferensi pers APBN KiTa edisi November 2026 di Jakarta, Jumat (13/11).

Uji tuntas, atau pemeriksaan menyeluruh atas kondisi dan nilai perusahaan, menjadi tahap penting sebelum pengalihan saham diputuskan. Pemerintah juga melibatkan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk mendampingi prosesnya. Pembahasan dengan Jamdatun masih berlangsung.

Bagi penumpang, proses administratif ini berlangsung di balik layanan yang tetap harus berjalan. Pemerintah menyatakan operasional Whoosh akan dijaga selama pembahasan pengalihan saham. Pada saat yang sama, pemerintah ingin kewajiban keuangan proyek dikelola terukur dan tidak langsung membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pembiayaan Whoosh menunggu hasil pemeriksaan

Keputusan mengenai kemungkinan penyesuaian tenor pembiayaan masih menunggu rekomendasi dari uji tuntas. Tenor adalah jangka waktu pembayaran pembiayaan. Karena itu, hasil pemeriksaan dapat menjadi salah satu dasar bagi pemerintah dalam menilai langkah berikutnya, tanpa mengabaikan perjanjian yang sudah disepakati.

Evita menegaskan pemerintah menghormati perjanjian pembiayaan dengan China Development Bank (CDB). Ia menyebut pengaturan pembiayaan maupun langkah strategis akan dikelola dengan hati-hati, terukur, dan mengikuti ketentuan yang berlaku.

Artinya, target Desember 2026 bukan pengumuman bahwa saham atau utang proyek sudah dialihkan. Pemerintah masih menyelesaikan pemeriksaan, valuasi, dan landasan regulasi sebelum menentukan tindak lanjut. Bagi publik, hasil proses itu penting karena menyangkut kelangsungan layanan kereta cepat sekaligus cara kewajiban keuangannya ditangani.

Evita mengatakan pemerintah akan menghormati kesepakatan dengan CDB dan memastikan langkah pembiayaan dikelola secara hati-hati serta terukur.