Penerimaan Pajak Naik 23,2 Persen per Oktober 2026

JAKARTA — Penerimaan pajak Indonesia mencapai Rp1.796,8 triliun hingga Oktober 2026, tumbuh 23,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan ini memperbesar dana yang masuk untuk menopang penerimaan dan belanja negara.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan angka tersebut dalam konferensi pers APBN KiTa di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (13/11). PPh nonmigas menjadi penyumbang terbesar, sementara pertumbuhan paling tinggi tercatat pada PPh migas.

Penerimaan pajak ditopang PPh nonmigas

Realisasi Pajak Penghasilan (PPh) nonmigas mencapai Rp893,10 triliun, tumbuh 16,6 persen. Kementerian Keuangan mengaitkan peningkatan itu dengan aktivitas ekonomi yang menguat dan perbaikan administrasi perpajakan.

Suahasil menyebut penerimaan pajak yang terkumpul hampir mencapai Rp1.800 triliun. “Penerimaan pajak telah terkumpul Rp1.796,8 triliun, hampir Rp1.800 triliun telah dikumpulkan oleh teman-teman di Direktorat Jenderal Pajak,” kata Suahasil.

Besarnya penerimaan memberi ruang bagi negara untuk membiayai belanja melalui pendapatan pajak. Bagi masyarakat, perubahan penerimaan ini penting karena mencerminkan uang yang dihimpun pemerintah dari kegiatan ekonomi dan pembayaran wajib pajak.

PPN dan PPnBM tumbuh 39,1 persen

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) mencatat realisasi Rp793,55 triliun. Nilainya tumbuh 39,1 persen, didorong konsumsi dalam negeri dan daya beli masyarakat yang kuat.

Pertumbuhan tertinggi berasal dari PPh migas. Penerimaannya melesat 84,7 persen menjadi Rp48,88 triliun seiring kenaikan harga minyak bumi.

Ekonomi digital juga menyumbang penerimaan. Pajak dari Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) dan kegiatan digital lainnya mencapai Rp14,1 triliun melalui PPh dan PPN.

Beberapa pos pajak justru turun

Tidak semua jenis penerimaan bergerak naik. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) turun 3,7 persen menjadi Rp20,52 triliun. Kementerian Keuangan mengaitkan penurunan itu dengan pergeseran waktu pembayaran sebagian wajib pajak ke akhir tahun.

Pajak Lainnya Non Deposit turun 9,0 persen menjadi Rp7,1 triliun. Sementara itu, Deposit Pajak anjlok 49,8 persen menjadi Rp33,6 triliun.

Penurunan pada beberapa pos tersebut antara lain terjadi karena deposit pajak lebih banyak dipindahbukukan ke jenis pajak yang semestinya. Dengan begitu, penurunan angka pada pos deposit tidak berdiri sendiri sebagai gambaran seluruh penerimaan pajak.

Suahasil berterima kasih kepada wajib pajak yang memenuhi kewajibannya. Ia menyebut pembayaran pajak berperan menjaga penerimaan negara dan mendukung belanja pemerintah.

“Seluruh wajib pajak yang menunaikan pembayaran pajaknya adalah para pahlawan penerimaan negara,” ujar Suahasil. Perhatian berikutnya tertuju pada realisasi penerimaan hingga akhir tahun, termasuk pembayaran PBB yang bergeser ke periode tersebut.