Anggaran MBG Tembus Rp173,2 Triliun, BGN Benahi Layanan

JAKARTA — Anggaran MBG mencapai Rp173,2 triliun hingga akhir Oktober 2026, saat Badan Gizi Nasional (BGN) membenahi tata kelola program dan memperluas layanan ke wilayah prioritas.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan realisasi itu dalam konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (13/11/2026). Program Makan Bergizi Gratis tersebut telah menjangkau 58,2 juta penerima melalui 27.485 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Besarnya jangkauan membuat mutu layanan dan ketepatan penerima menjadi persoalan langsung bagi keluarga serta sekolah yang terlibat. Suahasil mengapresiasi pembenahan BGN, yang menurutnya mendukung peningkatan kualitas pelaksanaan program.

Anggaran MBG dan pembenahan BGN

Manajemen baru BGN mulai bekerja sejak Juli 2026. Suahasil mengatakan pengelola baru itu melakukan sejumlah perbaikan, mulai dari tata kelola SPPG hingga pengawasan terhadap Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).

BGN juga mengecek langsung penerima manfaat di lapangan untuk meningkatkan ketepatan sasaran. Pemeriksaan semacam ini berkaitan dengan siapa yang menerima layanan, sementara tata kelola SPPG menyentuh pelaksanaan program di tingkat pelayanan.

BGN mengaktifkan 1.500 SPPG di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau wilayah 3T, serta daerah dengan tingkat stunting tinggi. Perluasan ini membawa layanan lebih dekat ke kawasan yang menjadi prioritas program.

Bagi penerima manfaat, jumlah anggaran dan jangkauan layanan saja belum cukup menggambarkan mutu program. Pengawasan, ketepatan sasaran, dan keamanan pangan ikut menentukan apakah makanan sampai kepada kelompok yang dituju dan dikelola dengan baik.

Keamanan pangan dan layanan di sekolah

Keamanan pangan menjadi bagian dari pembenahan yang disampaikan Suahasil. Salah satu langkah yang ditempuh ialah uji coba sistem prasmanan di sekolah.

BGN juga mendorong penggunaan rantai pasok dan tenaga kerja lokal. Pendekatan ini menghubungkan pelaksanaan program dengan sumber daya di daerah, sementara uji coba di sekolah menjadi salah satu upaya yang disebut dalam perhatian terhadap keamanan pangan.

Besaran anggaran MBG memperlihatkan skala pelaksanaan yang sudah menjangkau puluhan juta orang. Namun, angka penerima dan jumlah SPPG berjalan beriringan dengan pekerjaan memastikan layanan terkelola serta bantuan tepat sasaran.

Koperasi desa salurkan barang bersubsidi

Dalam kesempatan yang sama, Suahasil menyampaikan perkembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Koperasi itu mulai berperan menyalurkan barang bersubsidi dan membeli hasil produksi desa.

Peran KDMP diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2026. Barang yang dapat disalurkan melalui koperasi mencakup beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), tabung LPG 3 kilogram, pupuk bersubsidi, Minyakita, serta barang bersubsidi lainnya.

Gerai koperasi mulai beroperasi di berbagai daerah. Bagi masyarakat, penyaluran melalui KDMP ditujukan untuk mendekatkan akses terhadap barang bersubsidi, sedangkan pembelian hasil produksi desa memberi koperasi peran dalam kegiatan ekonomi setempat.

Anggaran pembangunan KDMP telah tersedia sejak penyusunan APBN 2026. Suahasil memastikan pembayaran dilakukan setelah pembangunan, verifikasi, dan validasi selesai. Kementerian Keuangan membayar secara bertahap berdasarkan tagihan yang diajukan untuk gerai yang sudah rampung dan lolos pemeriksaan.

Realisasi anggaran MBG hingga akhir Oktober tercatat Rp173,2 triliun, dengan 58,2 juta penerima manfaat melalui 27.485 SPPG.