JAKARTA — BGN memastikan gaji Pengawas Gizi dan Pengawas Keuangan tetap dibayarkan meski biaya operasional dibatasi maksimal Rp 3.000 per penerima manfaat. Badan Gizi Nasional menyampaikan kepastian itu di Jakarta pada Jumat (6/11).
Juru Bicara BGN Tysa Novenny menegaskan gaji kedua jenis pengawas tidak masuk dalam komponen biaya operasional dengan batas tersebut. Pembayaran gaji tetap dianggarkan melalui mekanisme tersendiri dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepastian ini penting bagi tenaga pengawas dan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang mengelola layanan pemenuhan gizi. Batas biaya operasional tidak menghapus hak pengawas atas gaji.
Gaji pengawas di luar batas operasional BGN
Tysa mengatakan pembatasan biaya operasional maksimal Rp 3.000 per penerima manfaat tidak mengurangi pembayaran gaji Pengawas Gizi maupun Pengawas Keuangan. Karena itu, ia meminta para mitra dan tenaga pengawas tidak khawatir soal keberlanjutan pembayaran.
“Sekali lagi, jangan khawatir. Gaji Pengawas Gizi dan Pengawas Keuangan berada di luar komponen biaya operasional maksimal Rp3.000 per penerima manfaat,” tegas Tysa.
Penegasan tersebut menjawab kekhawatiran bahwa pembatasan biaya operasional dapat memengaruhi anggaran untuk tenaga pengawas. BGN menyatakan alokasi gaji dipisahkan, sehingga tidak diambil dari komponen operasional yang dibatasi.
Bagi SPPG, pemisahan itu berarti pengaturan biaya operasional dan pembayaran gaji berjalan sebagai kebutuhan anggaran yang berbeda. Mitra dapat memahami bahwa batas per penerima manfaat tidak otomatis mengurangi pembayaran bagi pengawas.
Top up VA dilakukan setiap 10 hari
BGN menyalurkan anggaran gaji pengawas melalui skema top up virtual account (VA), yakni penambahan dana ke rekening virtual masing-masing SPPG. Pengisian itu dilakukan setiap 10 hari sekali.
Setiap top up mencakup beberapa kebutuhan SPPG. Menurut Tysa, anggaran yang masuk juga meliputi bahan baku, biaya operasional, insentif pelayanan, jaminan mutu, serta gaji Pengawas Gizi dan Pengawas Keuangan.
“Jadi ketika dilakukan top up virtual account, akan mengcover biaya bahan baku, operasional dan insentif pelayanan dan jaminan mutu serta biaya gaji pengawas gizi dan pengawas keuangan,” jelas Tysa.
Skema tersebut menghubungkan penyaluran dana ke tiap SPPG dengan kebutuhan layanan dan pembayaran tenaga pengawas. Dengan informasi ini, mitra dapat membedakan batas biaya operasional dari alokasi gaji yang tetap disertakan dalam penyaluran anggaran.
Dalam pelaksanaan MBG, kepastian pembayaran berpengaruh langsung pada tenaga yang mengawasi aspek gizi dan keuangan di SPPG. BGN menegaskan keduanya tetap memperoleh gaji, sementara batas Rp 3.000 per penerima manfaat berlaku pada komponen biaya operasional.
Tysa kembali menegaskan posisi anggaran gaji dalam mekanisme penyaluran itu. “Gaji Pengawas Gizi dan Pengawas Keuangan berada di luar komponen biaya operasional maksimal Rp3.000 per penerima manfaat,” tegasnya.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.