PDIP: Penutupan 833 Dapur MBG yang Langgar SOP Bukan Terobosan

JAKARTA — Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP Charles Honoris menyebut penutupan permanen 833 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) oleh Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono bukan sebuah terobosan. Langkah itu, lanjutnya, justru kewajiban yang seharusnya dilakukan sejak awal.

Pokok Peristiwa

“Terkait penutupan permanen 833 SPPG yang melanggar SOP, saya tidak melihat itu sebagai sebuah terobosan. Itu adalah kewajiban yang memang seharusnya dilakukan sejak awal,” ujar Charles pada Selasa (28/7/2026).

Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditutup itu telah terbukti melanggar Standar Operasional Prosedur (SOP). Menurut Charles, setiap SPPG yang tidak memenuhi standar keamanan pangan dan kelayakan operasional tidak seharusnya diizinkan beroperasi dari hari pertama.

Kritik dari anggota Fraksi PDIP ini menyentuh isu fundamental tentang pengawasan program gizi nasional. Meski penutupan itu terlihat tegas, Charles menilai tindakan semacam itu seharusnya telah diterapkan lebih awal untuk mencegah operasional ilegal berlangsung lama.

Konteks

Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam meningkatkan gizi masyarakat, terutama anak-anak dan ibu hamil. Namun, pelaksanaannya di lapangan sering menemui hambatan, mulai dari masalah kebersihan hingga ketersediaan bahan makanan yang memadai.

Keputusan Sudaryono untuk menghentikan operasional 833 SPPG tersebut merupakan bagian dari upaya pembersihan dan evaluasi program yang lebih ketat. Selain penutupan permanen, pemerintah juga telah menghentikan sementara 1.512 SPPG di wilayah Jawa yang ditemukan memiliki pelanggaran serupa.

Dampak dan Langkah Berikutnya

Tindakan pembersihan di Badan Gizi Nasional juga mencakup pemecatan 261 pegawai yang diduga terlibat dalam pelanggaran prosedur. Langkah disiplin ini menunjukkan komitmen untuk memperbaiki tata kelola program yang sebelumnya dinilai longgar.

Charles menunjukkan bahwa pengawasan berkelanjutan terhadap SPPG harus menjadi prioritas. Standar keamanan pangan bukan hanya masalah teknis, tetapi juga menyangkut kesehatan publik secara langsung. Setiap fasilitas pemenuhan gizi yang tidak lolos inspeksi harus segera ditutup tanpa tergantung pada evaluasi rutin atau surat-surat administratif yang berbelit.

Respons PDIP ini mencerminkan dinamika pengawasan di internal pemerintah, di mana fraksi mayoritas tidak sekadar mendukung setiap langkah eksekutif, melainkan memberikan masukan kritis untuk perbaikan berkelanjutan.