JAKARTA — Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mempertanyakan fondasi data yang digunakan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ketika menyatakan 112 juta masyarakat Indonesia mengalami kekurangan gizi. Pertanyaan ini menyentuh metodologi dan kredibilitas angka yang menjadi dasar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pemerintah.
Charles mengatakan Kementerian Kesehatan perlu transparan soal indikator dan metodologi di balik angka tersebut. “Kami mempertanyakan pernyataan Menteri Kesehatan yang menyebut sekitar 112 juta masyarakat Indonesia masih mengalami kekurangan gizi apabila angka tersebut didasarkan pada data Susenas,” ujarnya saat dihubungi Jumat (31/7).
Pokok keberatan Charles sederhana namun serius: Susenas adalah survei sosial ekonomi rumah tangga, bukan alat ukur status gizi. Indonesia sudah memiliki instrumen yang tepat untuk itu.
Survei Khusus Gizi Sudah Ada
Menurut Charles, Indonesia telah menetapkan dua survei spesifik untuk mengukur status gizi: Survei Kesehatan Indonesia (SKI) dan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI). Kedua instrumen ini selama ini menjadi acuan utama Kemenkes sendiri dalam menjalankan program kesehatan.
“Oleh karena itu, apabila pemerintah ingin menyusun maupun mengevaluasi kebijakan perbaikan gizi nasional, rujukan utamanya seharusnya menggunakan indikator yang berasal dari survei-survei tersebut, bukan menggunakan indikator yang tidak secara langsung mengukur status gizi,” kata Charles.
Apa dampaknya bagi pembaca atau pemangku kebijakan? Jika MBG akan dievaluasi berdasarkan angka yang tidak tepat, maka keberhasilan program tidak dapat diukur secara objektif. Kebijakan publik yang besar memerlukan fondasi data yang solid agar efektivitasnya nyata, bukan sekadar asumsi.
Kejelasan Tujuan Program Penting
Charles juga menyoroti kebutuhan akan kejelasan tujuan MBG. Jika program ini dirancang untuk memperbaiki status gizi, maka kesuksesan harus diukur dengan indikator gizi yang valid, seperti penurunan stunting, wasting, underweight, dan anemia—semuanya terukur melalui SKI dan SSGI.
“Program sebesar ini tidak bisa dievaluasi hanya berdasarkan asumsi atau indikator yang tidak secara langsung mengukur status gizi,” tegas dia.
Namun, Charles mengakui ada skenario lain. Bila pemerintah ingin menjalankan program pemberian makan universal untuk seluruh anak sekolah—lepas dari tujuan memperbaiki gizi—maka itu adalah pilihan valid.
“Sebaliknya, apabila pemerintah memang ingin menjalankan program pemberian makan bagi seluruh anak sekolah secara universal, maka harus disampaikan kepada publik bahwa tujuan utamanya adalah memberi makanan kepada seluruh anak, bukan semata-mata memperbaiki status gizi,” katanya.
Ia mengingatkan agar tujuan program tidak terus berganti mengikuti narasi yang berubah. “Publik berhak mengetahui secara jelas apa sebenarnya tujuan Program MBG. Jangan sampai tujuan program terus bergeser mengikuti narasi yang berubah-ubah.”
Dasar Angka 112 Juta
Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa angka 112 juta berasal dari empat desil terbawah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2024. Setiap desil mewakili sekitar 28 juta penduduk, sehingga empat desil mencakup sekitar 112 juta masyarakat yang menjadi sasaran utama intervensi gizi pemerintah.
Berdasarkan angka tersebut, pemerintah merencanakan pembukaan 13 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)—dapur MBG—secara bertahap, dengan prioritas wilayah yang memiliki angka stunting tinggi.
Pertanyaan Komisi IX menunjukkan bahwa meski program MBG mendapat dukungan legislatif, detail teknis dan metodologi tetap perlu diverifikasi agar implementasi lapangan benar-benar berdampak pada peningkatan gizi masyarakat, bukan sekadar jumlah program yang dibuka.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.