DPR Desak Evaluasi MBG Pakai Data Status Gizi Langsung, Bukan Indikator Tidak Langsung

Komisi IX DPR RI mendesak pemerintah agar tidak lagi menggunakan indikator semu dalam mengevaluasi efektivitas program Makan Bergizi Gratis (MBG). Para wakil rakyat meminta otoritas terkait segera beralih menggunakan data status gizi yang valid dan empiris agar dampak program berskala nasional ini bisa diukur secara objektif di lapangan.

Wakil Ketua Komisi IX, Charles Honoris, menegaskan bahwa anggaran jumbo yang digelontorkan untuk MBG menuntut pertanggungjawaban data yang presisi. Ia menilai, evaluasi tidak boleh sekadar bersandar pada asumsi atau tolok ukur yang tidak memiliki kaitan langsung dengan perbaikan kualitas kesehatan fisik anak-anak Indonesia.

Instrumen SKI dan SSGI Jadi Rujukan Utama

Indonesia sebenarnya sudah memiliki dua instrumen baku yang diakui secara saintifik untuk memotret kondisi gizi masyarakat, yakni Survei Kesehatan Indonesia (SKI) dan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI).

Selama ini, kedua survei tersebut menjadi acuan utama Kementerian Kesehatan dalam menyusun kebijakan gizi nasional. Charles mengingatkan bahwa pemerintah seharusnya tidak mencari instrumen baru yang belum teruji keakuratannya untuk menilai program makan siang tersebut.

Menurutnya, rujukan utama dalam menyusun maupun mengevaluasi kebijakan perbaikan gizi nasional harus mutlak berasal dari data SKI dan SSGI. Menggunakan indikator di luar itu hanya akan mengaburkan potret keberhasilan program.

“Apabila pemerintah ingin menyusun maupun mengevaluasi kebijakan perbaikan gizi nasional, rujukan utamanya seharusnya menggunakan indikator dari survei-survei tersebut, bukan memakai indikator yang tidak secara langsung mengukur status gizi,” ujar Charles saat ditemui wartawan di Jakarta, Jumat (31/7).

Ia menekankan bahwa keberhasilan program MBG harus linear dengan penurunan angka stunting, prevalensi wasting, underweight, hingga tingkat anemia pada anak sekolah. Data-data vital ini tersedia secara detail dalam SKI dan SSGI.

Tanpa mengacu pada angka-angka tersebut, Charles khawatir evaluasi program hanya akan berakhir sebagai formalitas belaka tanpa menyentuh akar masalah kesehatan masyarakat yang sebenarnya.

Tuntut Transparansi Tujuan Program

Selain menyoroti teknis evaluasi, Charles juga menyinggung urgensi transparansi pemerintah terkait arah dan tujuan utama MBG. Dia melihat ada potensi kerancuan narasi di masyarakat. Jika fokus utama program ini adalah pemberian makan secara universal kepada seluruh anak sekolah, maka pemerintah diminta untuk jujur sejak awal kepada publik.