Jumat, 31 Juli 2026 WIB
BREAKING
LIFESTYLE

DPR Desak Evaluasi MBG Pakai Data Status Gizi Langsung, Bukan Indikator Tidak Langsung

Komisi IX DPR membahas evaluasi program Makan Bergizi Gratis dengan data status gizi
Komisi IX DPR mendorong evaluasi MBG menggunakan indikator status gizi yang valid dan terukur. (Ilustrasi: AI)

Komisi IX DPR RI mendesak pemerintah agar tidak lagi menggunakan indikator semu dalam mengevaluasi efektivitas program Makan Bergizi Gratis (MBG). Para wakil rakyat meminta otoritas terkait segera beralih menggunakan data status gizi yang valid dan empiris agar dampak program berskala nasional ini bisa diukur secara objektif di lapangan.

Wakil Ketua Komisi IX, Charles Honoris, menegaskan bahwa anggaran jumbo yang digelontorkan untuk MBG menuntut pertanggungjawaban data yang presisi. Ia menilai, evaluasi tidak boleh sekadar bersandar pada asumsi atau tolok ukur yang tidak memiliki kaitan langsung dengan perbaikan kualitas kesehatan fisik anak-anak Indonesia.

Instrumen SKI dan SSGI Jadi Rujukan Utama

Indonesia sebenarnya sudah memiliki dua instrumen baku yang diakui secara saintifik untuk memotret kondisi gizi masyarakat, yakni Survei Kesehatan Indonesia (SKI) dan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI).

Selama ini, kedua survei tersebut menjadi acuan utama Kementerian Kesehatan dalam menyusun kebijakan gizi nasional. Charles mengingatkan bahwa pemerintah seharusnya tidak mencari instrumen baru yang belum teruji keakuratannya untuk menilai program makan siang tersebut.

Menurutnya, rujukan utama dalam menyusun maupun mengevaluasi kebijakan perbaikan gizi nasional harus mutlak berasal dari data SKI dan SSGI. Menggunakan indikator di luar itu hanya akan mengaburkan potret keberhasilan program.

“Apabila pemerintah ingin menyusun maupun mengevaluasi kebijakan perbaikan gizi nasional, rujukan utamanya seharusnya menggunakan indikator dari survei-survei tersebut, bukan memakai indikator yang tidak secara langsung mengukur status gizi,” ujar Charles saat ditemui wartawan di Jakarta, Jumat (31/7).

Ia menekankan bahwa keberhasilan program MBG harus linear dengan penurunan angka stunting, prevalensi wasting, underweight, hingga tingkat anemia pada anak sekolah. Data-data vital ini tersedia secara detail dalam SKI dan SSGI.

Tanpa mengacu pada angka-angka tersebut, Charles khawatir evaluasi program hanya akan berakhir sebagai formalitas belaka tanpa menyentuh akar masalah kesehatan masyarakat yang sebenarnya.

Tuntut Transparansi Tujuan Program

Selain menyoroti teknis evaluasi, Charles juga menyinggung urgensi transparansi pemerintah terkait arah dan tujuan utama MBG. Dia melihat ada potensi kerancuan narasi di masyarakat. Jika fokus utama program ini adalah pemberian makan secara universal kepada seluruh anak sekolah, maka pemerintah diminta untuk jujur sejak awal kepada publik.

Jangan sampai ada klaim perbaikan status gizi yang dipaksakan jika tujuan utamanya sebenarnya hanya sebatas pemenuhan distribusi makanan.

“Sebaliknya, apabila pemerintah memang ingin menjalankan program pemberian makan bagi seluruh anak sekolah secara universal, sampaikanlah secara jujur kepada publik bahwa tujuan utamanya adalah memberikan makanan kepada seluruh anak, bukan semata-mata memperbaiki status gizi,” papar politisi PDI Perjuangan tersebut.

Kejujuran ini menjadi krusial agar masyarakat tidak terjebak dalam ekspektasi yang salah. Anggaran besar yang terserap dari APBN menuntut akuntabilitas publik yang tinggi. Setiap rupiah yang dikeluarkan harus memiliki indikator capaian yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan publik maupun lembaga pengawas.

Charles kembali menegaskan bahwa evaluasi yang hanya didasarkan pada asumsi akan menciptakan ruang bagi kegagalan sistemik. Program strategis dengan skala sebesar ini harus didesain dengan ketat, mulai dari tahap perencanaan, eksekusi, hingga pengawasan.

Tanpa fondasi data yang kuat, tujuan besar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan gizi hanya akan menjadi jargon politik tanpa hasil nyata.

Saat ini, bola panas evaluasi ada di tangan pemerintah. DPR menunggu langkah konkret dari pelaksana program untuk menyelaraskan parameter keberhasilan dengan data objektif yang sudah ada. Langkah selanjutnya, Komisi IX berencana untuk terus memantau proses audit dan pelaporan data yang dilakukan oleh tim pengelola MBG dalam periode berjalan.

(AN)

📲
Ikuti JournalArta News di Telegram

Dapatkan berita terbaru Bangka Belitung & nasional langsung di Telegram Anda. Gratis, no spam.

💬 Follow @journalartanews →
Bagikan: Facebook Twitter Telegram

Artikel Untuk Anda