JAKARTA — Rencana efisiensi anggaran dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai mengerucut. Komisi IX DPR RI mengusulkan agar sasaran penerima manfaat difokuskan kembali hanya kepada kelompok balita serta siswa jenjang sekolah menengah pertama (SMP).
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, menilai kelompok tersebut menjadi prioritas utama karena berada pada fase pertumbuhan krusial yang membutuhkan asupan nutrisi tinggi. Dengan skema ini, siswa sekolah menengah atas (SMA) tidak lagi masuk dalam cakupan intervensi nutrisi harian dari program pemerintah tersebut.
“Karena mereka masih dalam fase pertumbuhan yang membutuhkan asupan gizi tinggi,” ujar Yahya melalui pesan singkat, Minggu (19/7/2026). Menurut politisi Partai Golkar ini, intervensi MBG dinilai tidak memberikan pengaruh kuat bagi siswa SMA dibandingkan kelompok usia yang lebih muda.
Ia menambahkan, langkah penajaman sasaran ini harus dilakukan secara hati-hati, termasuk dengan memvalidasi data desil keluarga penerima manfaat.
Pangkas Target Penerima
Usulan refocusing ini sejalan dengan paparan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam rapat tertutup bersama Komisi IX DPR pada 15 Juni 2026 lalu. Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menyebutkan bahwa langkah ini diambil agar bantuan lebih tepat sasaran sekaligus sebagai upaya efisiensi anggaran negara.
Sejalan dengan itu, Center of Economic and Law Studies (Celios) dalam rapat konsultasi pada 16 Juli 2026 mengusulkan pemangkasan jumlah penerima manfaat dari semula 82 juta jiwa menjadi 26 juta jiwa. Data ini disesuaikan dengan kebutuhan riil serta tujuan awal program untuk menekan angka stunting.
Anggota Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menyatakan dukungannya terhadap masukan dari Celios. Baginya, penting untuk kembali pada tujuan dasar program yaitu perbaikan gizi dan penanggulangan stunting, di mana tidak semua anak memiliki urgensi nutrisi yang sama.
Sebagai langkah tindak lanjut, Komisi IX DPR berencana membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk membedah berbagai persoalan teknis program. “Dengan Panja, diharapkan ada rencana spesifik dan komprehensif terkait bagaimana program ini berjalan ke depan,” kata politisi PDIP tersebut.
Implikasi dari perubahan skema ini cukup signifikan bagi efektivitas fiskal. Fokus pada kelompok balita dan siswa SMP memungkinkan pemerintah mengoptimalkan alokasi anggaran yang sebelumnya terserap kurang maksimal. Sebagai catatan, Badan Gizi Nasional dilaporkan hanya menyerap 66 persen dari total anggaran Makan Bergizi Gratis tahun 2025.
Langkah penajaman ini kini menanti sinkronisasi kebijakan lebih lanjut antara pihak legislatif dan eksekutif untuk memastikan transisi skema berjalan tanpa kendala di lapangan. Kejelasan mekanisme penyaluran bagi kelompok prioritas baru ini akan menjadi fokus utama pembahasan dalam Panja yang akan segera dibentuk.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.