Prabowo Minta Evaluasi Makan Bergizi Gratis Tidak Terburu-buru Demi Jutaan Anak

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajarannya di Badan Gizi Nasional agar tidak tergesa-gesa dalam mengubah skema program Makan Bergizi Gratis. Arahan ini muncul saat rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu kemarin, 15 Juli 2026.

Isu penataan ulang penerima manfaat menjadi topik krusial dalam pertemuan tersebut. Pemerintah kini berupaya memastikan ketepatan sasaran distribusi makanan bagi 63 juta anak di seluruh pelosok tanah air.

Wakil Ketua Badan Gizi Nasional, Agustina Arumsari, menegaskan pesan orang nomor satu di Indonesia itu sangat jelas. Setiap keputusan yang menyangkut hajat hidup jutaan anak harus melalui kajian matang. Prabowo tidak ingin kebijakan yang diambil justru menimbulkan masalah baru di lapangan.

“Presiden minta dikaji betul setiap langkah yang akan diambil. Jangan buru-buru, itu pesan beliau,” ujar Agustina saat memberikan keterangan pers usai rapat.

Baginya, mengelola program dengan skala sebesar ini bukan perkara sederhana. Ada puluhan juta perut yang harus dipastikan kenyang setiap harinya. Logistik, kualitas gizi, hingga data penerima menjadi tantangan yang saling berkelindan.

Salah satu poin yang kini berada di meja perdebatan adalah batasan ekonomi penerima manfaat. Rencananya, anak-anak yang berada dalam kategori desil 8 ke atas tidak lagi masuk dalam daftar penerima program makan gratis. Penataan ini bertujuan agar anggaran negara lebih fokus menyasar kelompok yang benar-benar membutuhkan.

Namun, realitas di lapangan ternyata lebih kompleks dari sekadar angka di atas kertas. Agustina memberikan gambaran mengenai potensi dinamika sosial yang muncul ketika kebijakan tersebut diterapkan. Misalnya, ketika dalam satu sekolah terdapat anak-anak dengan latar belakang ekonomi yang bercampur, namun pembagian makanan dibatasi berdasarkan kategori desil.

Muncul kekhawatiran bahwa pemisahan berdasarkan kategori ekonomi ini bisa menciptakan kecemburuan sosial di lingkungan sekolah. Jika satu kelas dipisah antara yang menerima dan tidak, efek psikologis bagi anak-anak menjadi pertimbangan serius bagi pemerintah.

Prabowo pun menyadari sepenuhnya kerumitan tersebut. Itulah sebabnya, ia memberikan ruang waktu bagi jajarannya untuk membedah setiap potensi dampak. Tidak ada ruang untuk kesalahan fatal dalam program strategis nasional ini.