MAKASSAR — Tiga ratus dua puluh siswa baru dari keluarga prasejahtera mengawali pendidikan mereka di Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 3 Sulawesi Selatan dengan mengikuti Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) minggu ini. Keseluruhan pendidikan mereka—mulai dari buku, makan, hingga asrama—dijamin gratis oleh negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Gelombang ketiga MPLS ini mencakup 90 siswa untuk setiap jenjang: Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Mereka tersebar dari berbagai kabupaten di Sulsel, termasuk Sinjai, Takalar, dan Luwu yang penyelenggaraannya telah dimulai sejak hari Selasa (14/7).
Malik Faisal, Kepala Dinas Sosial Sulsel, mengatakan jadwal pelaksanaan MPLS berbeda-beda di tiap daerah bergantung kesiapan infrastruktur. “Kemarin MPLS digelar di Kabupaten Sinjai dan Takalar, sebelumnya juga di Luwu. Hari ini kami melanjutkan di lokasi lain,” jelasnya saat ditemui di Makassar, Rabu (15/7).
Dari 270 Menjadi 420, Kapasitas Masih Longgar
Dengan penambahan siswa baru ini, total siswa di SRT 3 Sulsel kini mencapai 420 orang—gabungan 150 siswa yang sudah ada dan 270 siswa baru. Namun jumlah itu jauh dari maksimal. Asrama sekolah mampu menampung hingga 1.080 siswa, membuka peluang besar untuk penerimaan lebih banyak di periode berikutnya.
Kapasitas mengajar juga diperkuat. Sekolah menambah 25 guru baru yang direkrut langsung pemerintah pusat: 9 untuk SD, 12 untuk SMP, dan 3 untuk SMA. Gabungan dengan 39 guru dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) membuat total tenaga pendidik semakin memadai untuk menunjang proses belajar.
Semua Biaya dari Pusat, Daerah Hanya Siapkan Lahan
Malik menekankan model pembiayaan yang unik. Seluruh anggaran operasional dan pembangunan SRT bersumber dari APBN pusat tanpa membebankan pemerintah provinsi atau kabupaten. “Sekolah ini sepenuhnya gratis bagi masyarakat prasejahtera,” katanya.
Peran pemerintah daerah terbatas pada penyediaan lahan siap bangun. Sementara perekrutan guru dan manajemen operasional sepenuhnya di tangan pemerintah pusat. Artinya, keluarga siswa tidak perlu mengeluarkan rupiah sepeser pun untuk pendidikan anak-anak mereka di sini.
Masih Ada Daerah yang Belum Terdaftar
Meski upaya perluasan terus berjalan, masih ada sejumlah kabupaten di Sulsel yang belum mengusulkan lahan untuk pembangunan gedung SRT baru. Antara lain Maros, Gowa, Bantaeng, Jeneponto, Bulukumba, Parepare, dan Palopo. Hal ini menunjukkan peluang masih terbuka untuk ekspansi program ke daerah-daerah tersebut apabila mereka segera menyiapkan infrastruktur.
Secara nasional, momentum MPLS di seluruh Sekolah Rakyat menandai komitmen pemerintah dalam menyediakan akses pendidikan berkualitas gratis kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengingatkan agar seluruh kepala sekolah dan guru menciptakan suasana aman, nyaman, dan tanpa perpeloncoan selama masa pengenalan ini.
Dia juga menekankan pendampingan dengan empati, mengingat bulan pertama dan kedua biasanya menjadi periode paling penuh tantangan bagi siswa yang jauh dari orang tua untuk pertama kalinya.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.