Kekerasan di Kantong Wilayah Ancam Demokrasi Kolombia, Utusan PBB Peringatkan

BOGOTÁ — Meski pemilu Juni lalu berlangsung damai dengan partisipasi tinggi, Kolombia masih bergulat dengan kekerasan bersenjata di sejumlah wilayah yang mengancam stabilitas demokrasi pascakonfllik. Miroslav Jenča, wakil khusus Sekjen PBB untuk Kolombia, menyampaikan peringatan tersebut kepada Dewan Keamanan PBB pada Rabu pekan lalu.

Jenča, yang memimpin Misi Verifikasi PBB di negara itu, mengatakan zona-zona kekerasan masih menjadi tantangan serius bagi bangsa yang telah melampaui dekade konflik berdarah. “Daerah di mana kekerasan paling akut justru tempat implementasi perjanjian perdamaian dan kehadiran institusi negara masih sangat minim,” jelasnya.

Pemilu dua putaran pada 21 Juni dan sebelumnya di Maret menunjukkan komitmen warga Kolombia terhadap proses demokrasi. Tingginya angka pemilih adalah bukti keinginan kuat masyarakat untuk bersuara dalam demokrasi yang hidup. Kedua putaran berjalan dengan aman dan tertib, dengan aparat keamanan melindungi proses pemilihan sementara pengamat lokal dan internasional memberikan pengawasan independen.

Namun keamanan tetap menjadi perhatian utama pemilih Kolombia. Kekerasan berkelanjutan antara kelompok bersenjata dan organisasi kriminal berlangsung di daerah-daerah strategis yang kaya dengan ekonomi ilegal seperti perdagangan narkoba. Situasi ini diperburuk oleh kekosongan keamanan, pemerintahan, dan pembangunan yang sudah berlangsung bertahun-tahun.

Inisiatif Perdamaian Berhadapan Realitas Lapangan

Jenča juga menyoroti perdebatan sengit seputar dampak inisiatif negosiasi perdamaian terbaru dengan kelompok bersenjata. Kekhawatiran muncul karena hasil yang terbatas dan bukti bahwa beberapa kelompok justru memanfaatkan celah untuk memperluas pengaruh mereka di berbagai wilayah.

Pemerintah Kolombia menghadapi tantangan kompleks dalam menegakkan kesepakatan perdamaian sambil mengatasi jaringan kriminal yang sudah menyisir akar kuat di ekonomi lokal.

Tantangan keamanan di kawasan yang masih terpengaruh konflik memiliki akar yang dalam dan bersifat multidimensional. Mengatasi persoalan ini memerlukan solusi holistik—persis seperti yang dirancang dalam Perjanjian Perdamaian 2016 yang mengakhiri pertempuran mematikan antara Pemerintah dan kelompok pemberontak FARC-EP.

Dukungan Internasional dan Komitmen Berkelanjutan

PBB telah membentuk misi verifikasi sejak 2017 untuk mengawasi implementasi perjanjian perdamaian tersebut. Meski Dewan Keamanan mempersempit mandat misi pada Oktober 2025, Kolombia tetap menerima dukungan dari berbagai lembaga PBB dan entitas peacebuilding.

Tahun 2025 sendiri mencatat upaya pembunuhan terhadap salah satu calon presiden, namun negara berhasil menyelenggarakan pemilu yang relatif damai di Maret dan Juni 2026.

Pencapaian ini menunjukkan resiliensi institusi demokrasi Kolombia meski sedang menjalani transisi kepemimpinan dengan presiden terpilih yang akan segera dilantik.

Jalan panjang menuju stabilitas menyeluruh masih membutuhkan koordinasi erat antara otoritas lokal, masyarakat sipil, dan komunitas internasional untuk menutup celah keamanan dan pemerintahan yang masih lebar di kantong-kantong wilayah tertinggal.