Parlemen Suriah Sidang Pertama Pasca Jatuhnya Assad

DAMASKUS — Parlemen Suriah yang baru terbentuk menggelar sidang perdana pada Minggu, menandai langkah signifikan dalam transisi politik negara yang selama puluhan tahun dijajah kekuasaan otoriter Keluarga Assad.

Ratusan anggota Majelis Rakyat bersumpah konstitusional di ibukota, lebih dari 18 bulan setelah pemimpin otokrat Bashar al-Assad dilengserkan oleh pemberontak yang dipimpin Ahmed al-Sharaa, kini menjadi presiden Suriah.

Dalam pidatonya kepada para legislator, al-Sharaa menekankan keharusan meletakkan “kepentingan nasional di atas segalanya.” Dia mendesak anggota parlemen untuk menjadikan lembaga ini “model tanggung jawab dan kompetensi” sambil memupuk budaya dialog, supremasi hukum, dan menghormati institusi.

“Suriah sedang menulis sejarah mulia yang mencerminkan kepahlawanannya, dan kami menghadapi tanggung jawab membangun bangsa dan individu,” kata al-Sharaa dalam pernyataan yang dikutip dari beberapa media internasional.

Misi Besar: Konstitusi dan Demokratisasi

Peran utama Majelis Rakyat yang terdiri dari 210 kursi adalah merumuskan konstitusi baru dan meletakkan fondasi demokrasi setelah puluhan tahun pemerintahan represif yang puncaknya adalah perang saudara selama 14 tahun yang menewaskan lebih dari setengah juta orang. Sidang pertama ini menjadi bukti nyata upaya Suriah keluar dari bayang-bayang totalitarianisme.

Struktur parlemen mencerminkan kompromi politis dalam situasi transisi yang kompleks. Dua pertiga dari 210 anggota dipilih tahun lalu melalui lembaga pemilihan regional, sementara 70 kursi sisanya diisi langsung oleh al-Sharaa pada awal Juli.

Sistem ini diadopsi karena pemerintah menilai pemilihan nasional belum feasible mengingat tantangan logistik yang tersisa dari konflik berkepanjangan, termasuk catatan populasi yang tidak akurat.

Meskipun demikian, kritikus mencatat bahwa mekanisme ini memberikan cabang eksekutif kontrol luas atas proses seleksi. Al-Sharaa telah menyatakan komitmennya untuk menggelar pemilihan umum setelah infrastruktur dan dokumentasi memadai.

Prioritas: Ekonomi dan Layanan Publik

Al-Sharaa mengidentifikasi peningkatan ekonomi, penguatan layanan publik, dan menarik investasi internasional sebagai prioritas utama parlemen. Fokus pada rekonstruksi ekonomi mencerminkan tantangan nyata yang dihadapi Suriah—infrastruktur rusak, pengangguran tinggi, dan kebutuhan mendesak untuk memulihkan kepercayaan investor global.

Parlemen sementara ini akan melayani selama 30 bulan sambil mempersiapkan pemilihan umum di masa depan. Dalam struktur tata kelola interim, parlemen memiliki kewenangan terbatas, dan pemerintah tidak memerlukan suara kepercayaan dari lembaga legislatif—pengaturan yang menekankan kekuatan eksekutif dalam tahap awal transisi ini.

Dalam sesi pertama, para legislator memilih Abdul Hamid al-Awak sebagai pembicara parlemen. Al-Awak, berasal dari provinsi Hassakeh di timur laut, pernah menjabat sebagai hakim di Kementerian Kehakiman selama satu dekade dan termasuk di antara banyak pejabat Suriah yang meninggalkan pemerintahan Assad di awal-awal pemberontakan dan pergi ke Turki.

Transisi Panjang Menuju Pemulihan

Kehadiran parlemen yang beroperasi menunjukkan Suriah bergerak maju dalam proses pemulihan dan rekonstruksi hukum setelah kehancuran yang ditinggalkan oleh perang dan despotisme. Sebelumnya, parlemen di era Assad berfungsi sebagai karet stempel, tanpa otonomi nyata dalam pembuatan kebijakan.

Institusi baru ini, meski dengan kekuasaan terbatas saat ini, merupakan simbol upaya menciptakan tatanan pemerintahan yang lebih inklusif dan bertanggung jawab.

Sidang perdana ini menjadi tes serius dari janji al-Sharaa untuk membangun Suriah yang baru—satu tempat di mana dialog, hukum, dan institusi demokratik menggantikan kendali kepolisian yang mendefinisikan rezim Assad selama beberapa dekade.