Parlemen Suriah Gelar Sidang Perdana Usai Penggulingan Assad

DAMASKUS — Parlemen Suriah yang baru terbentuk menggelar sidang perdananya pada Minggu lalu, menandai babak baru bagi negara yang baru saja terbebas dari penguasa otokrasi setelah puluhan tahun. Momen bersejarah ini datang lebih dari 18 bulan setelah pemimpin pemberontak Ahmed al-Sharaa melengserkan mantan Presiden Bashar Assad dan mengambil alih kekuasaan.

Abdul Hamid al-Awak, seorang mantan hakim dari provinsi Hassakeh di timur laut, terpilih sebagai ketua parlemen. Menurut agensi berita negara SANA, al-Awak mengabdi di Kementerian Kehakiman selama satu dekade sebelum akhirnya keluar dari pemerintahan Assad di masa-masa awal pemberontakan dan melarikan diri ke Turki.

Majelis Rakyat, nama resmi badan legislatif Suriah, kini memiliki 210 anggota. Dua per tiga daripadanya (140 orang) dipilih melalui kolese pemilih regional pada 2025, sementara sepertiga sisanya (70 orang) ditunjuk langsung oleh al-Sharaa pada 1 Juli lalu. Parlemen sementara ini akan melayani selama 30 bulan sambil mempersiapkan pemilihan umum di masa depan.

Langkah Pembangunan Institusi Baru

Al-Sharaa, yang berusia 43 tahun, menekankan dalam pidatonya kepada para anggota parlemen bahwa tugas utama mereka adalah merancang konstitusi baru dan meletakkan fondasi demokrasi setelah dasawarsa pemerintahan otoritarian dinasti Assad. “Setelah membebaskan tanah air dan mengembalikan kebebasan kami, kita semua bergerak maju untuk mengkonsolidasikan negara,” ujar al-Sharaa.

Dia mendesak anggota parlemen agar menjadikan badan legislatif “teladan tanggung jawab dan kompetensi” serta membangun budaya dialog, supremasi hukum, dan menghormati lembaga-lembaga negara. Prioritas ekonomi juga disebutnya sebagai fokus krusial—memperkuat layanan publik, memperbaiki ekonomi yang carut marut, dan menarik investasi internasional menjadi agenda mendesak.

“Suriah sedang menulis sejarah gemilang yang mencerminkan kepahlawanannya, dan kami menghadapi tanggung jawab membangun bangsa dan individu,” tambahnya.

Pemulihan dari Perang Saudara yang Dahsyat

Kehadiran parlemen yang berfungsi menandakan Suriah mulai melangkah membangun kembali sistem legislatif setelah perang saudara 14 tahun yang menewaskan lebih dari setengah juta orang. Di bawah pemerintahan Assad sebelumnya, Majelis Rakyat beroperasi sebagai lembaga “stempel karet” yang hanya mengikuti kehendak eksekutif tanpa kemandirian nyata.