Sistem pemilihan saat ini dirancang berdasarkan kebutuhan praktis. Menurut pejabat resmi, perang berkepanjangan menyisakan jutaan pengungsi dan catatan kependudukan yang tidak akurat, membuat pemilu langsung tidak layak dilaksanakan untuk saat ini. Namun, kritikus memperingatkan bahwa mekanisme ini memberi cabang eksekutif kontrol ekstensif atas komposisi parlemen.
Al-Sharaa telah berjanji mendukung pemilihan umum umum begitu infrastruktur dan dokumentasi memungkinkan. Deklarasi konstitusional sementara yang diperkenalkan 2025 memberikan parlemen kewenangan terbatas—misalnya, pemerintah tidak diwajibkan meraih suara kepercayaan dari badan legislatif untuk menjalankan kebijakan.
Tantangan Stabilitas dan Kepercayaan Internasional
Perjalanan transisi Suriah dipenuhi tantangan kompleks. Negara ini tetap berada dalam kondisi ekonomi kritis pasca-perang dan masih mengalami isolasi internasional bertahun-tahun. Ketegangan politik dan sektarian masih menyisakan bekas dalam masyarakat yang terpecah belah.
Konvocasi parlemen pertama ini menjadi uji nyata komitmen al-Sharaa untuk membangun tatanan inklusif. Keberhasilan atau kegagalan parlemen dalam menjalankan fungsinya—terutama menyusun konstitusi baru yang aspiratif—akan menentukan apakah Suriah mampu membangun institusi demokrasi yang kokoh atau kembali pada pola otoritarianisme.
Dukungan internasional juga mulai menunjukkan tanda positif. Badan pengawas senjata kimia PBB baru-baru ini mengembalikan hak suara Suriah, mengakui kemajuan yang dicapai negara dalam hal komitmen pengendalian senjata dan transparansi. Langkah simbolis ini menunjukkan prospek reintegrasi Suriah ke dalam komunitas internasional jika reformasi terus berjalan.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.