Muhammadiyah Soroti Rencana Akmil Latih Siswa Sekolah Rakyat

YOGYAKARTA — Muhammadiyah mengangkat kekhawatiran atas rencana Kementerian Sosial dan Kementerian Pertahanan yang akan mengirim taruna Akademi Militer (Akmil) untuk melatih peserta didik dalam program Sekolah Rakyat. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir melihat langkah tersebut berpotensi melanggar prinsip dasar konstitusi negara tentang peran sipil dan militer.

“Saya yakin kalau kembali ke konsep dasar undang-undang, kemudian juga spirit perjuangan Indonesia dan perjalanannya, militer ada tempatnya, sipil ada tempatnya, dan satu kesatuan dari dua tempat ini,” ujar Haedar saat meresmikan Muhammadiyah Sapen Universal School (MSUS) di Yogyakarta, Jumat (3/7/2026).

Organisasi tertua di Indonesia itu menolak keras adanya militerisasi dalam berbagai aspek kehidupan sipil. Haedar juga menegaskan pentingnya mempertahankan batas-batas fungsi, sehingga area-area yang secara khusus menjadi tanggung jawab militer tidak boleh diinvasi oleh institusi sipil.

Kekhawatiran Terhadap Militerisasi Pendidikan

Soratan Muhammadiyah ini muncul di tengah upaya pemerintah memperkuat program Sekolah Rakyat sebagai alternatif pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Program yang melibatkan keterlibatan Akmil dalam pelatihan siswa mencerminkan pendekatan yang mengintegrasikan unsur militer ke dalam ranah pendidikan sipil.

Haedar memandang hal ini sebagai penyimpangan dari tatanan konstitusional yang telah disepakati sejak awal kemerdekaan. Beliau menekankan bahwa sipil dan militer harus beroperasi dalam wilayah masing-masing, meski tetap dalam satu kesatuan visi nasional.

Kekhawatiran organisasi dengan 30 juta anggota ini bukan tanpa alasan. Sebelumnya, berbagai negara telah mengalami konsekuensi negatif ketika militer terlalu banyak campur tangan dalam pendidikan sipil — mulai dari indoktrinasi hingga hilangnya kebebasan berpikir peserta didik.

Sekolah Rakyat di Tengah Komitmen Pendidikan

Sementara itu, pemerintah terus menekankan komitmen terhadap Sekolah Rakyat. Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa peserta didik Sekolah Rakyat yang menerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) akan tetap mendapatkan bantuan pendidikan. Dari 100 siswa Sekolah Rakyat Menengah Atas 10 Jakarta Selatan, sebanyak 90 orang masih tercatat sebagai penerima KJP.

“Bahkan tadi saya mengecek melalui Kepala Dinas Pendidikan, di tempat ini dari 100 orang, 90 masih menerima KJP dan kami tetap akan memberikan KJP bagi anak-anak kita semuanya,” kata Pramono usai meninjau kegiatan belajar mengajar, Jumat (3/7/2026).