Muhammadiyah Soroti Rencana Akmil Latih Siswa Sekolah Rakyat

Pramono melihat Sekolah Rakyat sejalan dengan berbagai program bantuan pendidikan lainnya, seperti Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) dan kebijakan pemutihan ijazah. Hingga kini, Pemerintah Provinsi DKI telah menyalurkan KJP kepada 707.477 siswa, sementara 15.825 mahasiswa menerima KJMU.

Persiapan Operasional dan Tantangan Implementasi

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menggarisbawahi pentingnya kesiapan matang jelang Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Tahun Ajaran 2026/2027. Menurutnya, tahapan awal ini merupakan fase krusial dalam transisi menuju operasional Sekolah Rakyat yang permanen.

Dalam pertemuan daring dengan para kepala Sekolah Rakyat dan perwakilan dinas sosial se-Indonesia, Gus Ipul meminta persiapan yang seksama dan teliti. “Saya ingin Kepala Sekolah benar-benar fokus membuat perencanaan, kemudian sekaligus tentu pengendalian dan monitoring evaluasinya dilakukan,” pesannya.

Gus Ipul mengidentifikasi tiga aspek utama yang harus siap sebelum MPLS: sarana dan prasarana, kesiapan peserta didik, serta kesiapan guru dan tenaga kependidikan. Kesiapan fisik sekolah tidak hanya terbatas pada bangunan, tetapi juga ketersediaan air bersih, listrik, dan kebutuhan dasar lainnya.

Tarik-Ulur Konsep dan Implementasi

Keterlibatan Akmil dalam pelatihan siswa Sekolah Rakyat mencerminkan debat lebih luas tentang bagaimana negara mengintegrasikan institusi-institusinya untuk mencapai tujuan sosial. Di satu sisi, pemerintah melihat ini sebagai pemanfaatan sumber daya nasional secara efisien; di sisi lain, Muhammadiyah memandangnya sebagai ancaman terhadap prinsip pemisahan sipil-militer yang fundamental.

Soratan Muhammadiyah menunjukkan bahwa walaupun ada konsensus tentang pentingnya Sekolah Rakyat, cara pelaksanaannya masih menjadi area kontroversial. Pertanyaan mendasar tetap terbuka: bagaimana memastikan program pendidikan tetap dalam ranah sipil sambil tetap memanfaatkan kapabilitas nasional secara menyeluruh?

Haedar Nashir menutup pernyataannya dengan menekankan perlunya semua pihak kembali merujuk pada fondasi konstitusional. Hanya dengan demikian, kata beliau, kesatuan nasional dapat dibangun tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar yang telah disepakati sejak lahirnya Republik Indonesia.