Muhammadiyah Soroti Rencana Akmil Latih Siswa Sekolah Rakyat

YOGYAKARTA — Muhammadiyah mengangkat kekhawatiran atas rencana Kementerian Sosial dan Kementerian Pertahanan yang akan mengirim taruna Akademi Militer (Akmil) untuk melatih peserta didik dalam program Sekolah Rakyat. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir melihat langkah tersebut berpotensi melanggar prinsip dasar konstitusi negara tentang peran sipil dan militer.

“Saya yakin kalau kembali ke konsep dasar undang-undang, kemudian juga spirit perjuangan Indonesia dan perjalanannya, militer ada tempatnya, sipil ada tempatnya, dan satu kesatuan dari dua tempat ini,” ujar Haedar saat meresmikan Muhammadiyah Sapen Universal School (MSUS) di Yogyakarta, Jumat (3/7/2026).

Organisasi tertua di Indonesia itu menolak keras adanya militerisasi dalam berbagai aspek kehidupan sipil. Haedar juga menegaskan pentingnya mempertahankan batas-batas fungsi, sehingga area-area yang secara khusus menjadi tanggung jawab militer tidak boleh diinvasi oleh institusi sipil.

Kekhawatiran Terhadap Militerisasi Pendidikan

Soratan Muhammadiyah ini muncul di tengah upaya pemerintah memperkuat program Sekolah Rakyat sebagai alternatif pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Program yang melibatkan keterlibatan Akmil dalam pelatihan siswa mencerminkan pendekatan yang mengintegrasikan unsur militer ke dalam ranah pendidikan sipil.

Haedar memandang hal ini sebagai penyimpangan dari tatanan konstitusional yang telah disepakati sejak awal kemerdekaan. Beliau menekankan bahwa sipil dan militer harus beroperasi dalam wilayah masing-masing, meski tetap dalam satu kesatuan visi nasional.

Kekhawatiran organisasi dengan 30 juta anggota ini bukan tanpa alasan. Sebelumnya, berbagai negara telah mengalami konsekuensi negatif ketika militer terlalu banyak campur tangan dalam pendidikan sipil — mulai dari indoktrinasi hingga hilangnya kebebasan berpikir peserta didik.

Sekolah Rakyat di Tengah Komitmen Pendidikan

Sementara itu, pemerintah terus menekankan komitmen terhadap Sekolah Rakyat. Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa peserta didik Sekolah Rakyat yang menerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) akan tetap mendapatkan bantuan pendidikan. Dari 100 siswa Sekolah Rakyat Menengah Atas 10 Jakarta Selatan, sebanyak 90 orang masih tercatat sebagai penerima KJP.

“Bahkan tadi saya mengecek melalui Kepala Dinas Pendidikan, di tempat ini dari 100 orang, 90 masih menerima KJP dan kami tetap akan memberikan KJP bagi anak-anak kita semuanya,” kata Pramono usai meninjau kegiatan belajar mengajar, Jumat (3/7/2026).

Pramono melihat Sekolah Rakyat sejalan dengan berbagai program bantuan pendidikan lainnya, seperti Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) dan kebijakan pemutihan ijazah. Hingga kini, Pemerintah Provinsi DKI telah menyalurkan KJP kepada 707.477 siswa, sementara 15.825 mahasiswa menerima KJMU.

Persiapan Operasional dan Tantangan Implementasi

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menggarisbawahi pentingnya kesiapan matang jelang Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Tahun Ajaran 2026/2027. Menurutnya, tahapan awal ini merupakan fase krusial dalam transisi menuju operasional Sekolah Rakyat yang permanen.

Dalam pertemuan daring dengan para kepala Sekolah Rakyat dan perwakilan dinas sosial se-Indonesia, Gus Ipul meminta persiapan yang seksama dan teliti. “Saya ingin Kepala Sekolah benar-benar fokus membuat perencanaan, kemudian sekaligus tentu pengendalian dan monitoring evaluasinya dilakukan,” pesannya.

Gus Ipul mengidentifikasi tiga aspek utama yang harus siap sebelum MPLS: sarana dan prasarana, kesiapan peserta didik, serta kesiapan guru dan tenaga kependidikan. Kesiapan fisik sekolah tidak hanya terbatas pada bangunan, tetapi juga ketersediaan air bersih, listrik, dan kebutuhan dasar lainnya.

Tarik-Ulur Konsep dan Implementasi

Keterlibatan Akmil dalam pelatihan siswa Sekolah Rakyat mencerminkan debat lebih luas tentang bagaimana negara mengintegrasikan institusi-institusinya untuk mencapai tujuan sosial. Di satu sisi, pemerintah melihat ini sebagai pemanfaatan sumber daya nasional secara efisien; di sisi lain, Muhammadiyah memandangnya sebagai ancaman terhadap prinsip pemisahan sipil-militer yang fundamental.

Soratan Muhammadiyah menunjukkan bahwa walaupun ada konsensus tentang pentingnya Sekolah Rakyat, cara pelaksanaannya masih menjadi area kontroversial. Pertanyaan mendasar tetap terbuka: bagaimana memastikan program pendidikan tetap dalam ranah sipil sambil tetap memanfaatkan kapabilitas nasional secara menyeluruh?

Haedar Nashir menutup pernyataannya dengan menekankan perlunya semua pihak kembali merujuk pada fondasi konstitusional. Hanya dengan demikian, kata beliau, kesatuan nasional dapat dibangun tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar yang telah disepakati sejak lahirnya Republik Indonesia.