PALEMBANG — Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi Bawaslu RI Puadi membuka kegiatan Bawaslu Campus Connect di Universitas Sriwijaya (Unsri) Palembang, Selasa (17/11/2026). Dalam acara bertema “Generasi Digital, Demokrasi Transparan” itu, Puadi mendorong mahasiswa dan akademisi Unsri menjadi warga digital yang aktif mengawasi pemilu.
“Mahasiswa tidak cukup hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga perlu mengambil peran sebagai warga digital yang aktif dan kritis untuk ikut serta dalam pengawasan pemilu,” kata Puadi di hadapan peserta.
Ajakan ini muncul karena ruang digital kini menjadi medan utama pertarungan informasi politik. Hoaks, manipulasi, dan konten menyesatkan mudah menyebar. Mahasiswa dinilai punya posisi strategis untuk membendungnya.
Kolaborasi Bawaslu dan Kampus
Bawaslu Campus Connect menjadi wadah kolaborasi antara Bawaslu dan perguruan tinggi. Menurut Puadi, kegiatan ini bertujuan memperkuat literasi digital, meningkatkan partisipasi mahasiswa, dan mendorong pengawasan pemilu yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.
“Kami menyampaikan apresiasi kepada Universitas Sriwijaya yang telah membuka ruang kolaborasi dengan Bawaslu,” ujarnya.
Puadi menegaskan hubungan Bawaslu dan perguruan tinggi bukan sekadar kerja sama kelembagaan atau forum sosialisasi kepemiluan. Lebih dari itu, ini bagian dari upaya membangun ekosistem demokrasi berbasis pengetahuan, nalar kritis, dan partisipasi masyarakat.
Demokrasi yang sehat, kata dia, tidak cukup ditopang regulasi dan institusi. Diperlukan juga pengetahuan, kebebasan akademik, partisipasi warga negara, serta kemampuan masyarakat membedakan fakta dan manipulasi informasi.
Mahasiswa Diminta Kritis Verifikasi Informasi
Perkembangan teknologi digital yang pesat menuntut masyarakat lebih kritis dalam menerima, memahami, dan menyebarkan informasi, terutama soal politik dan kepemiluan. Puadi menekankan mahasiswa harus mengambil peran sebagai warga digital yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab.
Kemampuan memverifikasi informasi, menilai bukti, dan memahami konteks penyebaran informasi menjadi kunci menjaga kualitas ruang publik. Ini juga penting untuk mencegah peredaran informasi yang menyesatkan.
“Jadilah generasi yang paling kritis dalam memverifikasi informasi. Jangan hanya bertanya apakah informasi ini menarik, tetapi bertanyalah apakah informasi ini benar,” tegas Puadi.
Ia berharap kolaborasi Bawaslu dan Unsri terus dikembangkan. Bentuknya bisa bermacam-macam, mulai dari riset kepemiluan, kajian kebijakan, pendidikan literasi digital, pemeriksaan fakta (fact-checking), pengembangan inovasi mahasiswa, hingga penguatan pengawasan partisipatif.
Kampus sebagai Laboratorium Demokrasi
Puadi juga mendorong perguruan tinggi tidak hanya menjadi tempat penyampaian informasi kepemiluan. Kampus, menurutnya, perlu berkembang menjadi laboratorium demokrasi. Melalui peran itu, mahasiswa dan akademisi dapat menghasilkan penelitian, menguji gagasan, serta mengembangkan inovasi untuk menjawab tantangan pengawasan pemilu di era digital.
“Saya berharap kampus tidak hanya menjadi tempat untuk menuntut ilmu, tetapi juga menjadi laboratorium demokrasi tempat akademisi melakukan kajian riset kepemiluan,” ujarnya.
Bagi publik, ajakan ini berdampak langsung pada kualitas demokrasi. Pengawasan pemilu tidak lagi hanya bergantung pada lembaga resmi. Mahasiswa yang terlatih memverifikasi informasi bisa menjadi benteng awal melawan hoaks politik yang kerap menyesatkan pemilih.
Ke depan, Bawaslu dan Unsri akan menindaklanjuti kolaborasi ini dengan kegiatan riset dan pendidikan literasi digital bagi mahasiswa.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah