DPR Desak Evaluasi MBG Pakai Data Status Gizi Langsung, Bukan Indikator Tidak Langsung

Jangan sampai ada klaim perbaikan status gizi yang dipaksakan jika tujuan utamanya sebenarnya hanya sebatas pemenuhan distribusi makanan.

“Sebaliknya, apabila pemerintah memang ingin menjalankan program pemberian makan bagi seluruh anak sekolah secara universal, sampaikanlah secara jujur kepada publik bahwa tujuan utamanya adalah memberikan makanan kepada seluruh anak, bukan semata-mata memperbaiki status gizi,” papar politisi PDI Perjuangan tersebut.

Kejujuran ini menjadi krusial agar masyarakat tidak terjebak dalam ekspektasi yang salah. Anggaran besar yang terserap dari APBN menuntut akuntabilitas publik yang tinggi. Setiap rupiah yang dikeluarkan harus memiliki indikator capaian yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan publik maupun lembaga pengawas.

Charles kembali menegaskan bahwa evaluasi yang hanya didasarkan pada asumsi akan menciptakan ruang bagi kegagalan sistemik. Program strategis dengan skala sebesar ini harus didesain dengan ketat, mulai dari tahap perencanaan, eksekusi, hingga pengawasan.

Tanpa fondasi data yang kuat, tujuan besar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan gizi hanya akan menjadi jargon politik tanpa hasil nyata.

Saat ini, bola panas evaluasi ada di tangan pemerintah. DPR menunggu langkah konkret dari pelaksana program untuk menyelaraskan parameter keberhasilan dengan data objektif yang sudah ada. Langkah selanjutnya, Komisi IX berencana untuk terus memantau proses audit dan pelaporan data yang dilakukan oleh tim pengelola MBG dalam periode berjalan.