Dari setiap seratus rupiah belanja kesehatan nasional, sekitar 28 rupiah masih keluar langsung dari dompet masyarakat. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) ingin angka itu turun hingga di bawah 20 persen.
Biaya yang dibayar sendiri oleh pasien, tanpa ditanggung asuransi atau program pemerintah, dikenal dengan istilah out-of-pocket (OOP). Targetnya, beban keuangan warga saat mengakses layanan kesehatan menjadi lebih ringan.
Porsi OOP masih di atas standar WHO
Ratu Martiningsih, Analis Kebijakan Ahli Madya sekaligus Ketua Tim Kerja Pembiayaan Program JKN Kemenkes, menyebut OOP saat ini berada di kisaran 28 persen dari total belanja kesehatan nasional. Angka itu masih lebih tinggi dari indikator yang ingin dicapai, yang mengacu pada standar WHO.
Total belanja kesehatan Indonesia sendiri sudah mencapai sekitar Rp640 triliun. Dana sebesar itu berasal dari berbagai pihak, dan sebagian besar perlindungannya kini datang dari BPJS Kesehatan.
Menurut Ratu, BPJS Kesehatan sudah mengambil alih sekitar 30 persen pembiayaan. Ia menilai perannya besar. “Financial security-nya sekitar 30 persen BPJS sudah ambil take over, peran yang sangat besar,” ujarnya.
Masih ada ruang untuk ditekan
Meski begitu, Kemenkes membaca bahwa porsi yang ditanggung langsung masyarakat belum menyentuh batas ideal. Artinya, masih ada ruang untuk mengurangi pengeluaran yang harus dikeluarkan pasien dari kantong sendiri.
Dua tujuan disebut berjalan beriringan. Pertama, meringankan beban finansial warga ketika sakit atau membutuhkan layanan kesehatan. Kedua, memperkuat keberlanjutan pembiayaan kesehatan nasional.
Bagi pembaca, selisihnya terasa nyata. Semakin kecil porsi OOP, semakin sedikit biaya berobat yang harus ditutup dari tabungan atau penghasilan sendiri. Sebaliknya, selama porsinya tinggi, satu kali perawatan bisa menggerus keuangan keluarga.
Jarak yang harus ditempuh juga cukup jelas. Dari sekitar 28 persen sekarang, porsi OOP perlu turun sedikitnya delapan poin persentase agar masuk ke bawah 20 persen.
Kemenkes memosisikan penurunan ini sebagai bagian dari penguatan sistem pembiayaan yang selama ini bertumpu pada BPJS Kesehatan. Peran program jaminan itu sudah besar, tetapi porsi pengeluaran langsung masyarakat masih menyisakan pekerjaan.
Bagaimana target tersebut akan dikejar, dan sampai kapan, merupakan hal yang perlu dipantau dari langkah Kemenkes berikutnya. Untuk saat ini, angka 28 persen menjadi titik awal yang hendak diturunkan.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.