JAKARTA — Sertifikasi halal di marketplace perlu terhubung dengan data resmi agar konsumen bisa memeriksa status produk tanpa meninggalkan aplikasi belanja. Dorongan ini mengemuka saat nilai transaksi e-commerce Indonesia diperkirakan mencapai US$57,7 miliar pada 2025.
Marketplace memudahkan orang membandingkan harga, membaca ulasan, dan mencari promosi dalam beberapa detik. Namun, memeriksa keabsahan sertifikat halal masih dapat mengharuskan konsumen membuka layanan terpisah.
Sertifikasi halal di marketplace perlu diverifikasi
Perbedaan itu penting karena konsumen yang membeli produk pangan secara daring tidak dapat memeriksa langsung bahan baku maupun proses produksinya. Informasi dalam aplikasi menjadi salah satu pijakan utama sebelum transaksi.
Marketplace mengatur bagaimana penjual menyajikan produk dan bagaimana informasi muncul di hadapan calon pembeli. Karena platform sudah merinci harga dan promosi, transparansi sertifikasi juga perlu dibuat mudah ditemukan dan diperiksa.
Laporan Momentum Works, Ecommerce in Southeast Asia 2026, memperkirakan GMV atau nilai transaksi bruto e-commerce Indonesia mencapai US$57,7 miliar pada 2025, setara sekitar Rp999,4 triliun. Laporan yang sama memperkirakan Shopee menguasai 54 persen pasar nasional, dengan GMV sekitar US$31,2 miliar.
Angka tersebut menggambarkan besarnya peran marketplace dalam perdagangan. Platform bukan sekadar etalase daring: cara informasi produk ditampilkan dapat memengaruhi pilihan konsumen dan jangkauan pelaku usaha.
Jutaan produk sudah bersertifikat halal
Data Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mencatat sekitar 15,13 juta produk bersertifikat halal hingga 14 Oktober 2026. Sebanyak 11,08 juta produk di antaranya berasal dari usaha mikro.
Jumlah itu menunjukkan peluang untuk menghubungkan sistem sertifikasi dengan layanan belanja digital. Marketplace dapat menampilkan informasi kepada banyak konsumen, sedangkan BPJPH menyediakan layanan daring untuk mencari sertifikat berdasarkan nama produk, pelaku usaha, atau nomor sertifikat.
Namun, konsumen yang harus berpindah aplikasi untuk melakukan pencarian menghadapi langkah tambahan. Integrasi dengan layanan resmi dapat membuat pemeriksaan lebih praktis, sekaligus memberi konsumen jalur yang lebih jelas untuk membedakan sertifikat dari klaim penjual.
Rating tinggi dan banyaknya transaksi tidak membuktikan bahwa produk telah memenuhi persyaratan sertifikasi halal. Sertifikasi adalah pengakuan resmi melalui prosedur yang ditetapkan, bukan ukuran popularitas atau promosi.
Klaim penjual berbeda dari verifikasi resmi
Kolom deskripsi atau foto sertifikat belum tentu menjamin bahwa informasi itu cocok dengan produk yang dijual. Nomor sertifikat yang benar pun dapat digunakan secara keliru jika identitas produk dan pelaku usaha tidak dicocokkan.
Karena itu, penguatan fitur perlu berfokus pada keterhubungan dengan sumber resmi dan penyajian informasi yang mudah dipahami. Marketplace tidak mengambil alih kewenangan BPJPH untuk menetapkan status halal, tetapi dapat membantu konsumen menemukan dan memeriksa informasi yang bersumber dari lembaga tersebut.
Dampaknya terasa pada proses belanja sehari-hari. Konsumen dapat menilai klaim halal dengan dasar yang lebih kuat sebelum membayar, sementara pelaku usaha mikro yang produknya sudah bersertifikat berpeluang menunjukkan statusnya secara lebih jelas kepada pembeli daring.
Integrasi juga menuntut pencocokan yang cermat. Informasi sertifikat harus merujuk pada produk dan pelaku usaha yang tepat, bukan sekadar menampilkan label halal di halaman penjualan.
Langkah berikutnya adalah membangun mekanisme yang menghubungkan data sertifikasi resmi dengan informasi produk di marketplace. Pengembangan itu perlu menjaga kejelasan sumber data dan memastikan konsumen dapat memeriksa status produk sebelum transaksi.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.