JOURNALARTA.COM – Anggaran salah satu program prioritas pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk tahun 2026, dipastikan akan mengalami efisiensi besar-besaran. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan sinyal hijau terkait pemangkasan anggaran yang diperkirakan mencapai hampir Rp 40 triliun (atau sekitar Rp 39,62 triliun).
Purbaya menegaskan bahwa langkah penghematan ini bukan merupakan inisiatif dari Kementerian Keuangan, melainkan usulan langsung dari Badan Gizi Nasional (BGN) selaku komando pelaksana program. Kendati dilakukan pemotongan secara signifikan, pemerintah menjamin kualitas gizi di setiap porsi makanan tidak akan dikurangi.
Usulan Langsung dari Badan Gizi Nasional
Rencana efisiensi anggaran ini disampaikan langsung oleh Kepala BGN, Nanik S. Deyang, dalam pertemuan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta. Menkeu Purbaya menyatakan dukungannya terhadap pemangkasan tersebut demi perbaikan tata kelola fiskal negara.
“Sudah ada pembicaraan dengan Kepala BGN. Beliau melaporkan akan ada penghematan lebih lanjut dari program BGN. Saya pikir cukup signifikan. Tapi bukan saya yang usul ya, Kepala BGN sendiri. Saya setuju, apalagi kalau dipotong lebih banyak lagi, tapi biar programnya jalan,” ujar Purbaya dalam taklimat media di Kantor Kemenkeu, Jakarta, dikutip Sabtu (27/6).
Melalui efisiensi ini, proyeksi total kebutuhan anggaran MBG untuk tahun 2026 diperkirakan akan berada di bawah Rp 260 triliun, atau bahkan menyentuh di bawah Rp 200 triliun dari estimasi pagu awal yang direncanakan. Menkeu menilai penghematan ini membuat posisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi jauh lebih aman dan sehat.
Murni Efisiensi Logistik dan Opsi Waktu Distribusi
Purbaya membantah isu yang menyebutkan bahwa pemotongan anggaran ini akan mengorbankan porsi makan anak-anak penerima manfaat. Pemangkasan anggaran sebesar Rp 40 triliun ini murni menyasar pada efisiensi birokrasi, rantai pasok logistik, dan pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum di daerah.
Selain penguatan pengawasan eksternal, salah satu opsi efisiensi yang disetujui Menkeu adalah penyesuaian hari pembagian makanan menjadi 5 hari dalam seminggu, mengikuti perkembangan situasi lapangan.
“Tidak (mengurangi anggaran per porsi). Jadi ini dipastikan makanannya itu tetap bergizi,” tegas Purbaya.
Perkembangan Program dan Keberlanjutan Fiskal
Program Makan Bergizi Gratis yang berjalan masif ini tercatat telah menjangkau 61,62 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia, mulai dari Sumatra hingga Papua. Guna menyokong distribusi tersebut, pemerintah juga telah mengoperasikan hingga 25.082 unit SPPG (Dapur Umum).
Menkeu Purbaya menambahkan, penataan ulang pos anggaran tidak hanya terjadi pada program MBG.
“Kemenkeu kini tengah menyiapkan efisiensi tahap ketiga yang menyisir belanja di seluruh kementerian dan lembaga negara guna menutup kekurangan anggaran dan mengendalikan defisit APBN tetap aman di bawah batas aman 3 persen terhadap PDB,” tambahnya.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.