Kemenkeu Pacu Belanja Rp945 Triliun, Efisiensi Tetap Dijaga

JAKARTA — Belanja negara Rp945 triliun disiapkan Kementerian Keuangan untuk November hingga Desember 2026, dengan percepatan program prioritas tetap dibatasi prinsip efisiensi. Menteri Keuangan Suahasil Nazara meminta kementerian/lembaga dan pemerintah daerah menuntaskan belanja sesuai rencana agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat.

Besarnya anggaran yang akan dibelanjakan pada dua bulan terakhir tahun ini membuat pemerintah perlu mengejar pelaksanaan program tanpa sekadar menghabiskan pagu. Suahasil menyampaikan arahan itu dalam konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 13 November 2026.

Ia menegaskan anggaran tersebut bukan untuk dibagi-bagikan begitu saja. “Bukan berarti Rp945 triliun kemudian dibagi-bagikan begitu saja. Kita ingin memastikan bahwa uang rakyat dipakai dengan baik, belanjanya cepat namun efisiensinya juga tetap muncul,” kata Suahasil.

Belanja negara sudah mencapai Rp2.997,2 triliun

Hingga Oktober 2026, realisasi belanja negara tercatat Rp2.997,2 triliun. Nilai itu setara 78 persen dari pagu APBN dan tumbuh 15,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Belanja pemerintah pusat menyumbang Rp2.343,6 triliun. Dari jumlah itu, belanja kementerian/lembaga mencapai Rp1.239,1 triliun, sedangkan belanja non-kementerian/lembaga sebesar Rp1.104,5 triliun.

Transfer ke daerah mencapai Rp653,6 triliun atau 94,3 persen dari pagu APBN. Angka tersebut menunjukkan sebagian besar alokasi transfer telah direalisasikan, sementara pemerintah masih mendorong kementerian/lembaga dan pemerintah daerah menyelesaikan belanja yang tersisa.

Dampaknya bergantung pada pelaksanaan program, bukan hanya besarnya anggaran. Percepatan belanja dapat membuat program prioritas lebih cepat sampai ke masyarakat, tetapi pemerintah juga meminta setiap pengeluaran mengikuti kebutuhan dan perencanaan masing-masing instansi. Arahan efisiensi itu menjadi penting agar mengejar waktu tidak mengorbankan ketepatan penggunaan uang negara.

Belanja Rp945 triliun harus tepat sasaran

Suahasil menyebut percepatan pada akhir tahun diperlukan supaya program pemerintah segera memberi manfaat. Karena itu, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah diminta menuntaskan rencana belanja mereka, bukan membelanjakan dana tanpa pertimbangan.

Di sisi penerimaan, pendapatan negara hingga akhir Oktober 2026 mencapai Rp2.618 triliun, sekitar 83 persen dari target APBN. Penerimaan perpajakan tercatat Rp2.064 triliun dan tumbuh 20,8 persen secara tahunan.

Angka penerimaan dan realisasi belanja itu menggambarkan pelaksanaan APBN sampai Oktober, sedangkan Rp945 triliun merupakan belanja yang disiapkan untuk November dan Desember. Pemerintah menghadapi sisa tahun anggaran dengan tugas ganda: menyelesaikan program prioritas dan menjaga agar belanja tetap efisien.

Suahasil meminta setiap instansi memastikan penggunaan dana memberi manfaat bagi masyarakat. Belanja negara Rp945 triliun itu disiapkan untuk dua bulan terakhir 2026.