Anggaran MBG Tembus Rp 173,21 Triliun, Menjangkau 58,2 Juta Orang

JAKARTA — Anggaran MBG mencapai Rp 173,21 triliun hingga 31 Oktober 2026, kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTA, Jumat (13/11). Dana itu telah menjangkau 58,2 juta penerima melalui 27.485 dapur program.

Besarnya realisasi berjalan beriringan dengan pembenahan pelaksanaan. Badan Gizi Nasional (BGN) memperbarui tata kelola dan memperluas akses layanan, termasuk ke wilayah prioritas.

Anggaran MBG menjangkau puluhan juta penerima

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyalurkan dana Rp 173,21 triliun secara kumulatif sampai akhir Oktober. Suahasil menyampaikan angka tersebut saat memaparkan APBN KiTA Oktober 2026.

Jangkauan program mencakup 58,2 juta penerima dan 27.485 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang juga dikenal sebagai dapur MBG. Angka penerima menunjukkan skala layanan yang perlu ditopang pengelolaan dapur dan distribusi pangan.

Bagi masyarakat, besarnya anggaran dan jumlah penerima membuat mutu pelaksanaan ikut menentukan manfaat program. BGN menyebut pembaruan kontrak SPPG dilakukan agar tanggung jawab setiap pihak lebih jelas. Kejelasan itu berkaitan langsung dengan pengelolaan layanan di dapur-dapur MBG.

Reformasi menyasar tata kelola dan keamanan pangan

Manajemen baru BGN dibentuk pada Juli 2026. Sejak itu, lembaga tersebut melakukan sejumlah reformasi, termasuk memperbaiki tata kelola SPPG melalui pembaruan kontrak.

BGN juga meningkatkan akses ke wilayah 3T—tertinggal, terdepan, dan terluar—serta daerah dengan tingkat stunting tinggi. Jumlah SPPG di wilayah prioritas ditingkatkan menjadi 1.500.

Aspek keamanan pangan menjadi bagian lain dari pembenahan. Setiap SPPG diwajibkan memiliki SLHS, yaitu Sertifikat Laik Higiene Sanitasi. Persyaratan ini menempatkan kebersihan dan kelayakan pengolahan sebagai bagian dari standar layanan program.

BGN turut menguji penyajian prasmanan di sekolah melalui 66 SPPG di 10 provinsi. Uji coba ini menjadi salah satu langkah yang sedang dijalankan dalam pelaksanaan MBG.

Rantai pasok melibatkan SDM lokal

Reformasi juga mencakup rantai pasok dan sumber daya manusia lokal. BGN menggunakan digitalisasi dan program Patriot Gizi, yang membina Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).

Perbaikan di sisi tata kelola, keamanan pangan, dan tenaga lokal penting karena program bekerja melalui banyak dapur dan menjangkau penerima dalam jumlah besar. Penambahan akses di wilayah prioritas juga menempatkan kebutuhan layanan daerah 3T dan kawasan dengan tingkat stunting tinggi dalam agenda pelaksanaan.

Suahasil mengapresiasi langkah BGN dan menilai reformasi tersebut dapat memperbaiki pelaksanaan program. “Berbagai macam reformasi yang dilakukan BGN itu kami apresiasi karena itu akan memperbaiki kualitas pelaksanaan program MBG,” kata Suahasil.