BPS Tetapkan Kementan, Kemnaker, dan Kemenpar Penerima Anugerah Data

JAKARTA — Anindhita Wistara Data 2026 diberikan Badan Pusat Statistik (BPS) kepada Kementerian Pertanian, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Pariwisata di Jakarta pada Rabu, 11 November 2026. Ketiganya mendapat penghargaan atas penguatan tata kelola statistik sektoral dan upaya menghasilkan data berkualitas sesuai kebutuhan sektor masing-masing.

Penghargaan ini menandai penilaian BPS terhadap pengelolaan data kementerian, yang berperan dalam mendukung perencanaan dan evaluasi program. Penganugerahan juga mencakup lembaga negara, lembaga pemerintah, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten dan kota.

Anindhita Wistara Data untuk statistik sektoral

Statistik sektoral adalah data yang disusun oleh kementerian atau lembaga untuk menggambarkan bidang kerjanya. Mutu dan tata kelola data itu penting karena pemerintah memerlukannya untuk memahami kondisi tiap sektor serta menyusun kebijakan yang sesuai.

BPS menyebut Kementerian Pertanian, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Pariwisata berhasil memperkuat pengelolaan statistik sektoral. Ketiganya juga dinilai mampu menghasilkan data yang memenuhi kebutuhan masing-masing sektor.

Dampaknya terasa pada proses pengambilan keputusan. Data sektoral yang dikelola dengan baik membantu pemerintah menggunakan informasi yang lebih sesuai saat merancang program di bidang pertanian, ketenagakerjaan, dan pariwisata. Bagi masyarakat, mutu data pemerintah berpengaruh pada ketepatan kebijakan dan layanan yang disusun berdasarkan informasi tersebut.

IPS masuk indikator prioritas RPJMN

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan penguatan statistik sektoral menjadi fondasi penting bagi pembangunan nasional. Ia juga menyoroti posisi Indeks Pembangunan Statistik (IPS), ukuran yang digunakan untuk menilai pembangunan statistik, sebagai indikator prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

“Indeks Pembangunan Statistik (IPS) merupakan salah satu indikator prioritas dalam RPJMN 2025–2029. Pencapaiannya membutuhkan kepemimpinan, penguatan kapasitas sumber daya manusia, koordinasi dan kolaborasi yang erat,” ujar Amalia pada Jumat, 13 November 2026.

Pernyataan itu menempatkan capaian statistik sebagai kerja lintas instansi, bukan hanya urusan pengumpulan angka. Kepemimpinan dan kemampuan sumber daya manusia diperlukan agar data dapat dikelola, sementara koordinasi membantu menyelaraskan kerja antarinstansi.

Penganugerahan di Jakarta pada 11 November tersebut diberikan kepada penerima dari berbagai tingkat pemerintahan. Bagi tiga kementerian penerima, pengakuan BPS berfokus pada tata kelola statistik sektoral dan kualitas data yang dihasilkan untuk kebutuhan bidang masing-masing.

Amalia menegaskan, pencapaian IPS bergantung pada kepemimpinan, kapasitas sumber daya manusia, koordinasi, dan kolaborasi yang erat.