Sembilan Juta Keluarga Belum Punya Rumah, 18 Juta Belum Tinggal di Rumah Layak

JAKARTA — backlog perumahan Indonesia memang mengecil pada Maret 2026, tetapi angkanya masih besar sekali. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat 9,29 juta rumah tangga belum memiliki rumah dan 18,01 juta rumah tangga belum tinggal di rumah layak.

Data itu disampaikan BPS berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas Maret 2026. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan kondisi perumahan nasional membaik, namun persoalan kepemilikan dan kelayakan hunian masih menempel kuat di banyak wilayah.

Backlog perumahan turun, tapi jumlahnya masih tinggi

BPS menyebut backlog kepemilikan rumah atau backlog 1 turun menjadi 12,39% pada Maret 2026, dari 13% pada Maret 2025. Dalam jumlah rumah tangga, angka itu setara sekitar 9,29 juta. Setahun sebelumnya, posisinya lebih besar sekitar 350 ribu rumah tangga.

Amalia menjelaskan penurunan itu terjadi hampir di seluruh provinsi, dari Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sampai Papua Tengah dan Papua Pegunungan. “Backlog 1 turun dari 13% pada Maret 2025 menjadi 12,39% pada Maret 2026,” kata Amalia dalam konferensi pers rilis publikasi statistik perumahan 2026, Kamis (13/8).

Angka tersebut penting karena backlog 1 menggambarkan keluarga yang belum punya rumah sendiri dan masih menumpang atau mengontrak. Jadi, ini bukan sekadar statistik kepemilikan. Di baliknya ada keluarga yang belum masuk ke jalur kepemilikan hunian yang stabil.

Dan itu baru satu sisi.

18,01 juta rumah tangga belum tinggal di rumah layak

Di sisi lain, BPS mencatat backlog 2 yang mengukur rumah tangga yang belum menempati rumah layak juga turun. Pada 2026, angkanya 24,03% atau sekitar 18,01 juta rumah tangga. Pada 2025, posisinya masih 25,33% atau sekitar 18,77 juta rumah tangga.

Artinya, dalam setahun ada penurunan sekitar 760 ribu rumah tangga. Meski begitu, backlog 2 masih sekitar dua kali lebih tinggi dibanding backlog 1. Selisih itu menunjukkan masalah perumahan Indonesia tidak berhenti pada kepemilikan rumah, tapi berlanjut ke kualitas hunian yang ditempati.

Amalia menegaskan bahwa tingginya backlog 2 membuat kepemilikan hunian layak yang merata tetap jadi prioritas pembangunan. “Tingginya backlog 2 menunjukkan bahwa dalam mewujudkan kepemilikan hunian layak yang merata menjadi salah satu prioritas pembangunan,” ujarnya.