JAKARTA — backlog perumahan Indonesia memang mengecil pada Maret 2026, tetapi angkanya masih besar sekali. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat 9,29 juta rumah tangga belum memiliki rumah dan 18,01 juta rumah tangga belum tinggal di rumah layak.
Data itu disampaikan BPS berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas Maret 2026. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan kondisi perumahan nasional membaik, namun persoalan kepemilikan dan kelayakan hunian masih menempel kuat di banyak wilayah.
Backlog perumahan turun, tapi jumlahnya masih tinggi
BPS menyebut backlog kepemilikan rumah atau backlog 1 turun menjadi 12,39% pada Maret 2026, dari 13% pada Maret 2025. Dalam jumlah rumah tangga, angka itu setara sekitar 9,29 juta. Setahun sebelumnya, posisinya lebih besar sekitar 350 ribu rumah tangga.
Amalia menjelaskan penurunan itu terjadi hampir di seluruh provinsi, dari Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sampai Papua Tengah dan Papua Pegunungan. “Backlog 1 turun dari 13% pada Maret 2025 menjadi 12,39% pada Maret 2026,” kata Amalia dalam konferensi pers rilis publikasi statistik perumahan 2026, Kamis (13/8).
Angka tersebut penting karena backlog 1 menggambarkan keluarga yang belum punya rumah sendiri dan masih menumpang atau mengontrak. Jadi, ini bukan sekadar statistik kepemilikan. Di baliknya ada keluarga yang belum masuk ke jalur kepemilikan hunian yang stabil.
Dan itu baru satu sisi.
18,01 juta rumah tangga belum tinggal di rumah layak
Di sisi lain, BPS mencatat backlog 2 yang mengukur rumah tangga yang belum menempati rumah layak juga turun. Pada 2026, angkanya 24,03% atau sekitar 18,01 juta rumah tangga. Pada 2025, posisinya masih 25,33% atau sekitar 18,77 juta rumah tangga.
Artinya, dalam setahun ada penurunan sekitar 760 ribu rumah tangga. Meski begitu, backlog 2 masih sekitar dua kali lebih tinggi dibanding backlog 1. Selisih itu menunjukkan masalah perumahan Indonesia tidak berhenti pada kepemilikan rumah, tapi berlanjut ke kualitas hunian yang ditempati.
Amalia menegaskan bahwa tingginya backlog 2 membuat kepemilikan hunian layak yang merata tetap jadi prioritas pembangunan. “Tingginya backlog 2 menunjukkan bahwa dalam mewujudkan kepemilikan hunian layak yang merata menjadi salah satu prioritas pembangunan,” ujarnya.
Sumber pembanding yang mengutip rilis serupa, Liputan6 Bisnis, juga menuliskan angka 18,01 juta rumah tangga dan penurunan 760 ribu rumah tangga. Angkanya sejalan.
Provinsi mana yang paling berat bebannya
Secara wilayah, BPS mencatat 37 dari 38 provinsi mengalami penurunan backlog 2. Hanya satu provinsi yang tidak mencatat penurunan. Jawa Barat berada di posisi tertinggi untuk jumlah backlog 2, sedangkan Kalimantan Utara menjadi yang terendah dengan sekitar 33 ribu rumah tangga.
Namun, dua provinsi itu sama-sama memperlihatkan perbaikan. Ini penting karena menandakan permasalahan rumah layak tidak hanya terkonsentrasi di satu wilayah besar, melainkan menyebar dengan pola yang berbeda-beda.
Perbaikan juga terlihat pada indikator akses rumah layak dan terjangkau. Persentasenya naik dari 68,4% pada 2025 menjadi 70,3% pada 2026. Dengan bahasa sederhana, sekitar 70 dari setiap 100 rumah tangga di Indonesia sudah memiliki akses terhadap rumah layak dan terjangkau.
Bagi pembaca, angka ini memberi gambaran yang lebih jernih. Masalah perumahan bukan cuma soal punya atau tidak punya rumah. Banyak keluarga sudah tinggal di rumah, tetapi rumah itu belum memenuhi standar layak. Maka, tekanan pada penyediaan hunian tak bisa hanya berhenti di skema kepemilikan, melainkan juga kualitas bangunan dan lingkungan tempat tinggal.
Sanitasi, listrik, dan bahan bangunan masih jadi pekerjaan rumah
BPS juga merinci komponen rumah layak huni. Akses sanitasi layak naik dari 85,37% pada 2025 menjadi 86,37% pada 2026. Ketahanan bangunan naik dari 87,10% menjadi 87,52%. Kecukupan luas lantai per kapita juga membaik, dari 94,66% menjadi 94,91%. Lalu akses air minum layak naik dari 93,22% menjadi 93,71%.
Meski begitu, sejumlah masalah belum hilang. Praktik buang air besar sembarangan masih terjadi, terutama di sejumlah provinsi di Tanah Papua. Di sisi listrik, Papua Pegunungan mencatat persentase rumah tangga yang menggunakan listrik PLN sebagai sumber utama penerangan paling rendah, yakni 22,42%. Papua Tengah berada di 45,22%, sedangkan Papua Selatan sebesar 75,22%.
BPS juga menyoroti penggunaan asbes sebagai bahan atap. Secara nasional, 9,34% rumah tangga masih memakai asbes. Persentase tertinggi ada di Kepulauan Bangka Belitung sebesar 56,70%, lalu DKI Jakarta 54,59%.
Rangkaian data ini menunjukkan rumah layak bukan soal dinding dan atap saja. Sanitasi, listrik, air minum, dan kekuatan bangunan ikut menentukan apakah sebuah rumah benar-benar aman ditempati. Di titik ini, kebijakan perumahan akan sangat bergantung pada seberapa cepat pemerintah dan pemangku kepentingan menutup celah antarwilayah.
BPS menyebut seluruh komponen rumah layak huni mengalami peningkatan pada 2026. Itu sinyal baik. Tapi data yang sama juga menegaskan satu hal yang belum berubah cepat: jutaan keluarga masih menunggu rumah yang layak, bukan sekadar ada bangunan untuk ditinggali.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.