Sembilan Juta Keluarga Belum Punya Rumah, 18 Juta Belum Tinggal di Rumah Layak

Sumber pembanding yang mengutip rilis serupa, Liputan6 Bisnis, juga menuliskan angka 18,01 juta rumah tangga dan penurunan 760 ribu rumah tangga. Angkanya sejalan.

Provinsi mana yang paling berat bebannya

Secara wilayah, BPS mencatat 37 dari 38 provinsi mengalami penurunan backlog 2. Hanya satu provinsi yang tidak mencatat penurunan. Jawa Barat berada di posisi tertinggi untuk jumlah backlog 2, sedangkan Kalimantan Utara menjadi yang terendah dengan sekitar 33 ribu rumah tangga.

Namun, dua provinsi itu sama-sama memperlihatkan perbaikan. Ini penting karena menandakan permasalahan rumah layak tidak hanya terkonsentrasi di satu wilayah besar, melainkan menyebar dengan pola yang berbeda-beda.

Perbaikan juga terlihat pada indikator akses rumah layak dan terjangkau. Persentasenya naik dari 68,4% pada 2025 menjadi 70,3% pada 2026. Dengan bahasa sederhana, sekitar 70 dari setiap 100 rumah tangga di Indonesia sudah memiliki akses terhadap rumah layak dan terjangkau.

Bagi pembaca, angka ini memberi gambaran yang lebih jernih. Masalah perumahan bukan cuma soal punya atau tidak punya rumah. Banyak keluarga sudah tinggal di rumah, tetapi rumah itu belum memenuhi standar layak. Maka, tekanan pada penyediaan hunian tak bisa hanya berhenti di skema kepemilikan, melainkan juga kualitas bangunan dan lingkungan tempat tinggal.

Sanitasi, listrik, dan bahan bangunan masih jadi pekerjaan rumah

BPS juga merinci komponen rumah layak huni. Akses sanitasi layak naik dari 85,37% pada 2025 menjadi 86,37% pada 2026. Ketahanan bangunan naik dari 87,10% menjadi 87,52%. Kecukupan luas lantai per kapita juga membaik, dari 94,66% menjadi 94,91%. Lalu akses air minum layak naik dari 93,22% menjadi 93,71%.

Meski begitu, sejumlah masalah belum hilang. Praktik buang air besar sembarangan masih terjadi, terutama di sejumlah provinsi di Tanah Papua. Di sisi listrik, Papua Pegunungan mencatat persentase rumah tangga yang menggunakan listrik PLN sebagai sumber utama penerangan paling rendah, yakni 22,42%. Papua Tengah berada di 45,22%, sedangkan Papua Selatan sebesar 75,22%.

BPS juga menyoroti penggunaan asbes sebagai bahan atap. Secara nasional, 9,34% rumah tangga masih memakai asbes. Persentase tertinggi ada di Kepulauan Bangka Belitung sebesar 56,70%, lalu DKI Jakarta 54,59%.

Rangkaian data ini menunjukkan rumah layak bukan soal dinding dan atap saja. Sanitasi, listrik, air minum, dan kekuatan bangunan ikut menentukan apakah sebuah rumah benar-benar aman ditempati. Di titik ini, kebijakan perumahan akan sangat bergantung pada seberapa cepat pemerintah dan pemangku kepentingan menutup celah antarwilayah.

BPS menyebut seluruh komponen rumah layak huni mengalami peningkatan pada 2026. Itu sinyal baik. Tapi data yang sama juga menegaskan satu hal yang belum berubah cepat: jutaan keluarga masih menunggu rumah yang layak, bukan sekadar ada bangunan untuk ditinggali.